More

    PK Ditolak, Pemkab Buleleng Penuhi Kewajiban Hukum

    Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Buleleng terkait dengan perkara obyek piutang atas gugatan dari UD.Serbajaya. Pemkab Buleleng sebagai lembaga hukum publik akan patuh dan taat pada proses hukum yang berlaku.

    Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng, Bagus Gede Berata, SH, atas nama Pemkab Buleleng, dalam materi pers rilisnya mengungkapkan, pihaknya telah menerima relaas pemberitahuan PK terhadap perkara nomor : 750/PK/Pdt/2018 pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu. Disebutkan, pada intinya permohon PK yang diajukan oleh Pemkab Buleleng pada perkara yang telah berproses sejak Desember 2015 silam itu, ditolak.

    Dalam rilis tertulis yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Buleleng diwajibkan untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan.

    Terhadap putusan PK ini, Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan pertemuan dengan dengan pihak-pihak yang berperkara, pada tanggal 26 September 2019 lalu. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut atas permohonan eksekusi terhadap putusan PK yang telah mempunyai kukuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak penggugat (UD.Serbajaya).

    Dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal, antara lain bahwa Pemkab Buleleng siap melaksanakan putusan PK itu, dimana Pemkab Buleleng akan membayar sejumlah uang sesuai gugatan pihak penggugat.

    “Bahwa sebagai badan hukum publik, maka pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dianggarkan dalam APBD, yang memerlukan proses dan mekanisme. Sehingga dalam upaya pemenuhan kewajiban sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak terkait,” lanjut Kabag Hukum.

    Untuk diketahui, perkara ini berawal dari adanya pembelian dengan bon oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah pada UD.Serbajaya selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2012. Perkara inipun sudah berproses sejak Desember 2014.

    Dalam salah satu gugatannya, penggugat menggugat tergugat (Pemkab Buleleng) untuk membayar hutang sejumlah Rp. 94.479.750,-. Terhadap hutang tergugat itu, penggugat juga menggugat dikenakannya denda sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan pada 30 Desember 2014 sampai dengan tergugat melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat. |R/NP|

    Berita Terpopuler

    Upacara Yadnya Pemahayu Jagat Awali Tatanan Hidup Baru

    Gubernur Bali Wayan Koster dan Ny. Putri Suastini Koster mengikuti persembahyangan Upacara Pemahayu Jagat |FOTO : Istimewa| Karangasem,...

    Bumdes Rintis Produksi Dupa Ditengah Kelesuan Dunia Pariwisata

    Bumdes Giri Sedana sedang merintis produksi Dupa |FOTO : Edi Toro| Singaraja, koranbuleleng.com |Usaha pembuatan dupa coba dikembangkan Bumdes Giri Sedana...

    Pemkab Buleleng Akan Bentuk Tim Verifikasi Perhotelan

    Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap bisnis perhotelan untuk memasuki dalam tatanan baru di bidang...

    Bupati Buleleng Gerakkan ASN Gunakan Buah Lokal

    Singaraja,koranbuleleng.com |Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana  segera membuat instruksi tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan buah lokal dalam sarana ritual keagamaan. Kewajiban...

    Related articles