Singaraja, koranbuleleng.com | PKK harus semakin berdaya untuk mendidik masyarakat di bidang kesehatan. Dalam 10 program pokok PKK, diantaraya ada kelompok kerja (pokja) yang mengurus tentang kesehatan. Sehinga jika PKK bisa lebih berdaya untuk membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, maka kendala kesehatan masyarakat seperti stunting akan bisa diturunkan secara signifikan. Namun yang paling penting, penanganan stunting harus lintas sektoral, tidak berhenti pada satu institusi di Dinas Kesehatan.
Sejauh ini, angka kasus tentang anak-anak yang mengalami stunting di Kabupaten Buleleng dalam lima tahun ke belakang mengalami kecenderungan penurunan. Dan ini akan terus diupayakan agar tidak ada lagi kasus stunting di Buleleng salah satunya dengan memaksimalkan peran PKK di bidang kesehatan.
Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng, Ny. Ayu Wardhany Sutjidra menjelaskan PKK sebenarnya memiliki 10 program pokok yang dibagi ke dalam empat kelompok kerja (pokja). Dalam empat pokja tersebut ada pokja yang mengurus tentang kesehatan. Selama ini, peningkatan kapasitas kader PKK mengenai kesehatan khususnya stunting telah diberikan dalam bentuk transfer pengetahuan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan pengetahuan tentang pola asuh anak. “Khususnya mengenai konsumsi yang diberikan kepada anak sehingga menciptakan generasi yang cerdas,” jelasnya.
Ayu Wardhani menjadi salah satu pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan Keluarga Dalam Rangka Penurunan Angka Stunting yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng , di Gedung Wanita Laksmi Graha, Kamis 17 Oktober 2019.
Dari upaya-upaya mencegah stunting ataupun mencegah gangguan kesehatan lainnya, diharapkan penghasilan keluarga juga bisa meningkat yang juga menjadi program pokok oleh PKK dalam pokja tiga.
Sehingga dengan penghasilan yang mencukupi, gizi anak-anak juga semakin terjaga. Untuk di Buleleng sendiri, pendekatan-pendekatan kepada masyarakat terus dilakukan agar tidak terjadi stunting lagi di Buleleng. “Kader sangat berperan disini untuk mentransfer ilmunya kepada masyarakat agar tidak ada lagi stunting di Buleleng,” ujar Ayu Wardhany Sutjidra.
Salah satu pemateri yang juga Kepala Seksi (Kasi) Pendampingan Pembelajaran Orangtua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Suradi mengungkapkan pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pola asuh anak tidak hanya berpengaruh pada anak saja melainkan berdampak pada kehidupan berbangsa di masa depan. “Karena pola asuh pada 1000 HPK ini akan membentuk intelektual anak-anak pada masa yang akan datang,” ungkapnya.
Dia menambahkan selain pendidikan khusus bagi para orangtua harus diberikan secara maksimal karena selama ini tidak ada pendidikan khusus bagi orangtua mengenai pola pengasuhan.
Sehingga Kemendikbud RI membuat modul pengasuhan pada ibu hamil, cara menangani anak menyusui 0-12 bulan, dan 13-24 bulan. “Nanti implementasinya di desa seluruh Indonesia dan pelaksanaannya ada pembagian tugas antar lembaga,” imbuh Suradi.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd mengatakan permasalahan stunting bukan hanya menjadi domain Dinas Kesehatan saja. Penanganan stunting juga menjadi domain dinas-dinas lain termasuk pemerintah desa. Ini dikarenakan yang mengetahui secara riil kondisi warganya adalah pemerintah desa. “Ini harus dilakukan dengan program-program yang ada di desa. Di dinas-dinas juga dipertimbangkan untuk ada tim penanganan stunting lintas sektoral,” tutupnya. |NP|
