Singaraja, koranbuleleng.com | Pemkab Buleleng akan menyiapkan beras untuk kebutuhan warga yang menjalani karantina di Desa Bondalem dengan perhitungan atau estimasi maskimal. Skema yang disiapkan yakni untuk 18.372 jiwa penduduk di desa setempat. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah data kependudukan yang tercatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng.
Pendistribusian beras akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Skemanya, setiap jiwa akan mendapatkan 400 gram/hari/jiwa. Bantuan beras akan didrop untuk kebutuhan selama 14 hari sebagai durasi masa karantina.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Yayan Sutrisna mengungkapkan Dinas Sosial kabupaten Buleleng telah mengajukan permintaan beras dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang dimiliki Kabupaten Buleleng di gudang Bulog.
Sesuai dengan regulasi dari Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2012, jumlah CBP yang bisa diajukan oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 100 ton dalam satu tahun. Dalam hal CBP di kabupaten/kota sejumlah 100 (seratus) ton pada tahun berjalan telah habis digunakan, bupati/walikota dapat mengajukan tambahan kebutuhan CBP kepada gubernur dengan melampirkan bukti pertanggung jawaban penggunaan .
“Kami akan mengajukan permintaan beras dari cadangan beras pemerintah. Cadangan beras itu bisa dicairkan dalam kondisi tanggap darurat dengan melampirkan berbagai persyaratan sesuaidengan regulasi yang yang mengaturnya,” ujar Yayan Sutrisna, saat ditemui di lobi Kantor Bupati Buleleng, Minggu 3 Mei 2020.
Skema itu, kata Yayan sudah diajukan ke Bupati Buleleng oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Jika skema itu berjalan, maka bantuan beras akan didistribusikan sebanyak 100 ton lebih kepada 18.372 jiwa di Desa Bondalem.
Sementara itu, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kebutuhan pokok berupa beras dan lauk pauknya. Untuk beras, akan disediakan dengan estimasi maksimal sesuai dengan jumlah penduduk sebanyak 18.372 jiwa.
“Namun Pemerintah sudah mengamprah untuk estimasi maksimal kepada Bulog,” terang Suyasa saat memberikan keterangan pers melalui teleconference, Minggu 3 Mei 2020.
Namun estimasi maksimal itu bisa saja berbeda di lapangan. Dan itu akan ditetapkan langsung oleh Perbekel Desa Bondalem. Semisal, ada kondisi tidak seluruh warga Bondalem tinggal di desa setempat atau berada di luar desa. Bilamana ada warga yang berada diluar desa, maka tentu tidak bisa mendapatkannya.
Suyas ajuag mencontohkan jika ada warga yang mampu, atau bekerja sebagai PNS mungkin saja tidak akan menerima karena merasa sudah mempunyai penghasilan yang lebih dibandingkan warga yang kurang mampu.
“Tetapi jika ada yang menerima, juga tidak apa-apa. Seperti saya misalanya PNS kan tidak akan menerima. Tetapi jika ada warga sebagai PNS yang menerima silahkan, karena Pemerintah Kabupaten Buleleng punya kewajiban untuk memenuh kebutuhan pokok masyarakat yang menjalani karantina desa ini,” ujar Suyasa.
Sementara itu, khusus untuk kebutuhan diluar beras atau untuk lauk pauk akan menggunakan dana biaya tidak terduga dari Pemkab Buleleng. Untuk pengadaannya, Pemkab Buleleng akan bekerja sama dengan BUMDes Bondalem.
Penetapan karantina ini selama dua minggu, maka untuk memudahkan distribusi sembako ini akan dilakukan setiap seminggu sekali. “Ini untuk menghindari kerepotan, kalau setiap hari akan sangat repot. Jika untuk sekaligus dua minggu bisa saja telurnya busuk, maka pilihannya distribusi akan dilakukan seminggu sekali,” ujarnya.
Pelaksanaan Sosialisasi Karantina
Pelaksanaan karantina telah diputuskan sejak Minggu 3 Mei 2020. Namun, aparat Desa Bondalem meminta waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan petugas untuk menjalankan karantina desa Bondalem.
“Secara formal mulai hari minggu 3 Mei 2020, tetapi itu memang belum efektif karena aparat desa juga masih sosialisasi. Begitupun dengan BUMdesnya akan mempersiapkan dulu kebutuhan sembako. Memang hari pertama belumlah efektif,” terang Suyasa.
Sementara terkait pengawasannya, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana juga sudah menegaskan pengawasan akan melibatkan aparat kepolisian dan TNI untuk memback up petugas di desa baik dari Satgas Gotong Royong, dan relawan serta aparatur desa.
“Kami sudah koordinasi dengan Kapolres, Dandim dan Kajarri Buleleng. Pengawasn akan melibatkan aparat penegak hukum juga,” ujar Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana usai melkaukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Buleleng. |NP|
