Singaraja, koranbuleleng.com| Belasan warga Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng mendatangi Kantor Lurah setempat pada Kamis, 14 Mei 2020. Mereka datang untuk mempertanyakan transparansi pihak kelurahan terkait data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).
Belasan warga yang datang ke Kantor Lurah itu adalah mereka yang tidak tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp 600 ribu per bulan dalam program jaring pengaman sosial ditengah mewabahnya COVID 19.
Kedatangan warga itu diterima Camat Buleleng, I Nyoman Riang Pustaka dan didampingi Lurah Kaliuntu, Ketut Artani. Nampak juga hadir Kapolsek Kota Singaraja Kompol IGN Yudistira.
Salah seorang warga dalam pertemuan itu menuturkan jika dulu Ia pernah mendapatkan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu dalam setahun. Namun saat terjadinya Pandemi COVID 19 kali ini, justru namanya tidak tercatat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai.
“Tiga bulan-tiga bulan saya dapat. Kalau dibilang data lama, harusnya muncul sebenarnya data saya. Kenapa saya tidak muncul? ada apakah?,” ucapnya.
Dari kondisi ini, ia pun mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi aparat Kelurahan dalam melakukan pendataan terhadap warga yang benar-benar membutuhkan. Terlebih lagi, ia mendapatkan fakta jika yang mendapatkan BST adalah warga yang dari kalangan mampu.
“Setelah saya cek di kantor Pos, yang datang justru orang baru. Dan itupun orang sukses. Naik turun mobil. Sekarang bisa saya tunjukkan kepada Pak Camat kalau ada waktu. Saya hanya menuntut hak dan pantas,” keluhnya.
Hal senada juga disampaikan Dewa Made Suparka. Menurutnya, sesuai dengan apa yang diketahuinya melalui beberapa media, yang berhak mendapatkan bantuan adalah warga masyarakat yang berdampak dengan terjadinya Pandemi COVID 19.
Ia pun mendesak agar pihak Kelurahan memberikan informasi yang transparan terkait bantuan tersebut. Selain itu warga juga mendesak agar dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala pada penerima bantuan sosial di Kelurahan Kaliuntu.
“Namanya kehidupan itu kan naik turun pak. Ada yang sekarang miskin, besok-besok bisa saja mampu. Atau sebaliknya. Kami harap ada transparansi. Kami juga akan usulkan pada kelurahan, siapa saja yang layak dapat,” ujarnya.
Menyikapi keluhan tersebut, Lurah Kaliuntu, Ketut Artani menyebut jika data yang digunakan sebagai acuan pemberian Jaring Pengaman Sosial di wilayah Kelurahan Kaliuntu merupakan data lama. Seharusnya, validasi pendataan dilakukan pada Bulan Mei. Hanya saja karena wabah Virus Corona, data warga calon penerima belum divalidasi.
Dari Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) yang diterimanya, ada 144 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kaliuntu yang selama ini menerima bantuan. Jenis bantuannya pun berbeda-beda. Sebanyak 24 keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 18 keluarga penerima sembako COVID 19, 44 keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan terakhir ada 58 keluarga penerima Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI.
Solusinya, Lurah Artani berjanji akan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah agar warganya yang tidak mendapat BLT agar diusulkan melalui bantuan yang dibiayai dari APBD Buleleng. Ini sesuai dengan surat dari Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng yang menginstruksikan agar warga yang belum tercover BST itu diusulkan ke Pemerintah Daerah paling lambat pada 18 Mei 2020 ini.
“Sesuai surat dari Dinsos itu kami akan berusaha mendata lagi agar diusahakan warga yang juga memerlukan bantuan dampak COVID 19 ini juga bisa dibantu dari APBD Buleleng,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Buleleng Nyoman Riang Pustaka mengatakan, pada esensinya perwakilan warga sebenarnya hanya menginginkan bentuk transparansi. Sehingga warga bisa mengetahui siapa saja di Kelurahan Kaliuntu yang mendapat bantuan dari pemerintah selama ini.
“Kami sudah arahkan Lurah dan Kepala Lingkungan, supaya nama penerima itu ditempel di beberapa tempat strategis supaya masyarakat tahu siapa saja yang dapat Jaring Pengaman Sosial,” katanya. |RM|
