Legislatif Minta APBD Perubahan Lebih Realistis Ditengah Pandemi COVID 19

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna | FOTO : PUTU NOVA A. PUTRA|

Singaraja, koranbuleleng.com | DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat Penyampaian Kajian Tim Ahli DPRD Atas KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2020, Rabu 26 Agustus 2020. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH dengan dihadiri oleh unsur pimpinan Dewan, Anggota Dewan dan Tim Ahli DPRD Buleleng.

- Advertisement -

Dalam rapat ini terungkap kekhawatiran dari lembaga legislatif jika seluruh program pembangunan tidak bisa terlaksana karena dilicu oleh Pandemi COVID 19.

Koordinator Tim Ahli DPRD Buleleng, Drs. Nyoman Sukarma dalam paparannya menyatakan merasa pesimis terkait rancangan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2020. Ada beberapa indikator yang harus dilihat dalam merancang KUPA-PPAS yaitu salah satunya kondisi ekonomi tidak stabil dengan kecenderungan menurun.

Saat ini, semua sektor sudah terdampak pandemi COVID 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan PAD Kabupaten Buleleng akan tidak tercapai.

Sehingga berpengaruh pada aktivitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Keadaan seperti ini perlu dilakukan pencermatan terhadap penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- Advertisement -

Anggota Tim Ahli Gede Suarsa menambahkan, bila bercermin dari data, APBD-P cukup realistis dengan sisa waktu sampai 31 Desember 2020.

Tetapi kinerja SKPD penghasil PAD harus lebih intensif dalam meningkatkan pendapatan terutama di sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Jika tidak intensif, realisasi APBD Perubahan tidak tercapai.

Untuk itu, perlu dicermati dalam pembahasan anggaran Perubahan sesuai dengan indikator dan data yang ada mengingat saat ini masih dalam situasi pandemik COVID 19.

“Pada Perubahan APBD tahun 2020, program kegiatan pemulihan ekonomi perlu diprioritaskan untuk dianggarakan dan apabila tidak memungkinkan agar menjadi catatan di tahun anggaran 2021,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menyatakan DPRD Buleleng masih mengkaji dahulu KUPA-PPAS yang diberikan oleh TAPD sebelum memasuki penyampaian nota pengantar dari Bupati Buleleng.

Pria yang akrab disapa Supit ini menilai dari sisi pendapatan, perlu melakukan diskusi lagi terkait dengan Pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap masih terlalu optimis. Kekhawatirannya, nanti apabila tidak bisa terwujud akan terjadi rasionalisasi lagi.

“Kami sebenarnya pingin hal-hal yang lebih realistis sifatnya dalam situasi yang sangat tertekan ini agar tidak terjadi rasionalisasi diakhir tahun,” ujarnya. |NP|

Komentar

Related Articles

spot_img

Latest Posts