Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana menerima plakat penghargaan sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan atas predikat Opini WTP untuk kinerja keuangan Pemkab Buleleng | FOTO : YOGA SARIADA|
Singaraja, koranbuleleng.com| Pemkab Buleleng berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut untuk kinerja keuangan pemerintahan. Dari keberhasilan itu, Kementerian Keuangan memberi apresiasi dalam rupa penghargaan dan meningkatkan kucuran dana insentif Pemerintah Pusat.
Plakat penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DPJb) Bali Tri Budhianto mewakili Kementerian Keuangan RI, yang diterima langsung Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana didampingi Wabup dr I Nyoman Sutjidra, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa Senin, 12 Oktober 2020 di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng.
Dalam sambutannya, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana menyebut predikat WTP enam kali berturut-turut yang dibarengi dengan pemberian penghargaan itu merupakan hasil dari kerja keras seluruh aparatur di Lingkup Pemkab Buleleng.
Salah satu tolak ukur keberhasilan itu adalah realisasi serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini diyakini akan membawa dampak yang baik bagi Buleleng, terutama kepercayaan Pemerintah Pusat untuk kemungkinan meningkatkan kucuran dana insentif ke Buleleng.
“Kalau kita bisa berkinerja secara maksimal, terukur dengan baik, saya yakin kita akan mendapat dana yang lebih banyak dari pusat. Selanjutnya hanya tinggal melakukan penekanan pada kemampuan fiskal daerah agar semakin baik terhadap kondisi keuangan daerah,” terangnya.
Menurutnya, peningkatan capaian kinerja secara keseluruhan masih harus terus dilakukan dengan capaian-capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dengan baik selisih pertumbuhannya. Sehingga, dasar-dasar capaian kinerja tersebut akan mempengaruhi dana insentif yang didapatkan dari pemerintah pusat.
Jika dapat berkinerja dengan maksimal dan capaian dapat diukur dengan baik, Pemkab Buleleng akan mendapatkan dana insentif yang lebih besar kedepannya. “Ini penting bagi kita. Untuk pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Buleleng,” tegasnya.
Senada disampaikan Sekda Buleleng Gede Suyasa. Menurutnya, kriteria penilaian untuk opini Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LKPJ) setiap tahunnya selalu meningkat. Yang terpenting untuk Buleleng lanjut Suyasa, bagaimana program yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pemkab Buleleng memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dari perencanaan harus sudah memikirkan out come, sehingga tidak ada persoalan kedepannya. Kalau bikin perencanaan tidak hanya berpikir menghabiskan anggaran, tetapi ada sampai di outcomenya,” tegasnya.
Sementara itu Kakanwil DPJb Bali Tri Budhianto mengatakan, pemerintah menyampaikan apresiasi karena pemerintah daerah menunjukkan kinerja yang sangat positif pada penyusunan LKPJ daerah. Tidak hanya meraih WTP berturut-turut, Pemkab Buleleng juga mengapresiasi serapan DAK fisik yang dikucurkan Pemerintah Pusat. Apalagi dalam catatan BPK sejak tiga tahun terakhir, serapan terus mengalami peningkatan. Mulai dari 83 persen pada 2017, kemudian 89 persen pada 2018, dan realisasi 93 persen pada 2019.
Dengan raihan WTP, Pemerintah Daerah berhak mendapat insentif dari Pemerintah Pusat. Insentif itu bukan hanya diberikan lewat Dana Alokasi Khusus (DAK), namun juga Dana Insentif Daerah (DID).
“Semakin baik kualitas, maka semakin banyak DID yang akan didapatkan. Karena ini diperebutkan semua daerah, tentu daerah harus berjuang dari kualitas WTP yang diraih. Karena Buleleng sudah 6 kali berturut-turut dan telah meraih plakat, tentu akan ada nilai lebih yang bisa diperjuangkan,” ujarnya. |RM|
