RSUD Buleleng akan direnovasi melalui dana pinjaman PEN |FOTO : Yoga Sariada|
Singaraja, koranbuleleng.com| Anggota DPRD Kabupaten Buleleng mendorong agar Pemerintah Kabupaten Buleleng lebih cermat dalam menyusun program kegiatan, melalui program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Masih ada beberapa program yang dirasakan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengaku sudah mengetahui program yang akan dilaksanakan dengan memanfaatkan dana Pinjaman tersebut. Melalui pemaparan oleh Eksekutif, diketahui jika total dana yang akan dipinjam mencapai angka Rp571 Miliar.
Ia pun meminta Pemkab Buleleng lebih teliti lagi dalam menyusun program untuk diajukan, sehingga peluang untuk mendapatkan pinjaman lebih besar, dan berdampak besar pula bagi pemulihan ekonomi Buleleng dan masyarakat khususnya.
“Jangan sampai yang diajukan Rp600 miliar, tapi yang turun hanya Rp100 miliar. Makanya perlu kecermatan bagaimana menyusun program untuk diajukan ke Pusat. Kami mengusulkan, kalau perlu program-program pembangunan untuk 5 sampai 10 tahun mendatang, ditarik kedepan. Kita biayai lewat dana PEN ini. Toh tidak ada beban bunga. Sehingga target pembangunan bisa lebih cepat tercapai,” tegas Mangku.
Dari yang diusulkan dana terbanyak akan dikelola oleh Dinas PUTR Buleleng. Di tahun 2021 mendatang Dinas PUTR telah merancang sejumlah program padat karya. Mulai dari pembangunan tahap pertama Gedung RSUD Buleleng senilai Rp103 Miliar, drainase kawasan permukiman Rp9 Miliar, Pembangunan IPAL dan pedestrian Pantai Lovina Rp52 Miliar, rehabilitasi jaringan irigasi sebesar Rp20 miliar, rehab peningkatan jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan sebesar Rp100,5 Miliar.
Selain itu ada juga program penataan danau Buyan sebesar Rp150 Miliar, pembangunan mall pembangunan terpadu 25 miliar, penataan dua puskesmas Rp5 miliar, dan melanjutkan pembangunan Gedung Buleleng Command Centre Rp10 miliar.
Kemudian pada Disdikpora Buleleng, direncanakan untuk pembangunan tribun penonton lapangan sepak bola dan perbaikan lintasan atletik dengan dana sebesar Rp20 miliar, pembuatan tribun penonton, penataan areal parker dan pemagaran kolam renang Nirmala Asri sebesar Rp10 miliar, serta pembuatan jogging track lapangan Bhuana Patra dan rehabilitas gedung rusak dengan dana sebesar Rp2 miliar.
Dinas Pertanian Buleleng juga merancang beberapa program. Mulai dari budidaya anggur dalam rumah lindung dan menjadi objek wisata dari pembibitan sampai produksi, intensifikasi kawasan anggur, pengelolaan produksi pangan alternatif lainnya, pengelolaan produksi jagung, pembenihan dan intensifikasi paska panen kopi robusta, arabika dan kakao, serta pertanian milenial berbasis teknologi 4.0 dengan kebutuhan dana sebesar Rp34,2 miliar.
Sementara pada Dinas Pariwisata, merancang penataan DTW Pantai Penimbangan dan Eks Pelabuhan Buleleng dengan kebutuhan dana sebesar Rp25 Miliar.
Dengan melihat data tersebut, Putu Mangku Budiasa menyebut jika tim perumus belum terlalu cermat dalam menyusun pengajuan Pinjaman PEN Daerah itu. Pasalnya, Ia melihat ada beberapa program padat karya yang dirancang, berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19. Diantaranya program perbaikan stadion dan pembangunan tribun di kolam renang.
Sementara dikonfirmasi terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa mengatakan, usulan tersebut akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam minggu ini. Setelah disampaikan, usulan akan diverifikasi oleh Kementerian Keuangan dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). “Nanti yang mana dianggap layak oleh pemerintah pusat dan PT. SMI, tentu itu yang akan disetujui. Ini kami ajukan, agar pemulihan ekonomi bisa dilakukan lebih cepat,” ujarnya.
Menurut Suyasa, sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, pemerintah daerah tidak akan dikenakan bunga, karena telah disubsidi oleh Pemerintah Pusat.
Sementara untuk proses pengembaliannya akan dilaksanakan dalam waktu 10 tahun. Sehingga, dalam waktu tersebut, Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana APBD untuk pembayaran utang kepada PT. SMI.
“Kalau tidak melakukan pinjaman ini, maka kemampuan kita menggenjot pertumbuhan ekonomi akan sulit. Lewat PEN ini, kami harap pemulihan ekonomi bisa lebih cepat. Kalau tidak diajukan sekarang, saya tidak yakin tahun depan akan ada program serupa,” katanya.
Mantan Asisten 3 Setda Buleleng ini menyebut jika seluruh program padat karya yang dirancang akan berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat. Termasuk pembangunan gedung mall pelayanan terpadu dan gedung Buleleng Command Centre (BCC).
Kedua gedung itu dibangun untuk pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, seluruh proses pekerjaannya pun akan dirancang membawa dampak kepada masyarakat Buleleng secara langsung.
“Proses pengadaannya seperti biasa. Walaupun tender, nanti dalam spesifikasi pekerjaan syarat tender, wajib untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam pengerjaan, kecuali yang ahli dan terampil dibutuhkan dari luar baru bisa,” pungkas Suyasa. |RM|
