Singaraja, koranbuleleng.com| Sejumlah tenaga honorer kategori 2 (K2) di Buleleng menemui Ketua DPRD Buleleng untuk meminta agar Pemkab Buleleng memperhatikan nasib mereka jelang penghapusan tenaga honorer November 2023 mendatang. Mengingat mereka telah mengabdikan diri nya menjadi pegawai Pemda dalam jangka waktu yang panjang.
Sejumlah tenaga honorer K2 tersebut, tergabung dalam tim 11 yang merupakan perwakilan dari pegawai honor daerah se-Kabupaten Buleleng. Tim tersebut, dibentuk untuk mendapatkan kejelasan atas permasalahan yang dialami.
Perwakilan tenaga honorer di Pemkab Buleleng, Nyoman Suardana mengatakan, saat ini tenaga honorer K2 di Buleleng mencapai 234 orang. Dari ratusan orang tersebut, sebanyak 88 orang merupakan tenaga honorer yang direkrut dengan SK Bupati. Sebelumnya tenaga honorer ini juga sempat mengikuti tes seleksi CPNS pada 2013 lalu namun, saat itu mereka tidak lulus tes.
Suardana menyebut, pada tahun 2022 sejatinya sempat mendaftar untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, karena kebanyakan tenaga honorer tersebut merupakan lulusan SMA sehingga mereka banyak yang tidak lulus dalam proses seleksi.
“Rekrut PPPK tergantung kualifikasinya kemarin yang 2022 dari S1 jadi kami tidak bisa. Kebanyakan K2 ini, lulusan setara SMA jadi tidak direkrut. Apalagi kami sekarang sudah tua-tua,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap, Pemkab bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk bisa merekrut tenaga honorer K2. Sehingga, nasib mereka jelang penghapusan tenaga honorer tersebut bisa diperjuangkan. “Kami minta bantuan, supaya ada pertimbangan dalam perekrutan 2023 ini, biar kami dapat formasi. Apalagi November 2023 sudah diberhentikan rekrutmen honorer,” kata dia.
Sementara, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat yang di Komisi I DPRD. Dalam rapat tersebut, pihaknya akan mengundang BKPSDM dan perwakilan tenaga honorer K2 tersebut.
“Mudah-mudahan nanti bisa ada kesepakatan. Kalau memang bisa dilakukan sesuai aturan, ini diprioritaskan lewat usulan pemda. Kita akan tindak lanjuti lewat dengar pendapat di Komisi I. Mungkin minggu depan, sebelum cuti bersama,” ucapnya.|YS|
