Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana untuk melakukan verifikasi ulang data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program Bantuan Iuran (PBI).
Perbaharuan data ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Verifikasi data yang dilakukan seperti data kepesertaan dari warga yang telah meninggal sehingga harus dinonaktifkan, juga tentang perpindahan penduduk ke wilayah lain, serta potensi lainnya.
Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana telah menggelar rapat optimalisasi kepesertaan JKN bersama Kepala BPJS Cabang Singaraja dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Buleleng.
Rapat optimalisasi ini untuk mengoordinasikan upaya verifikasi data secara kolaboratif bersama stakeholder guna memastikan segmen kepesertaan BPJS sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga dana yang dikeluarkan pemerintah tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja, Endang Triana Simanjuntak, menyambut baik langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Pihaknya juga menggarisbawahi pentingnya mendaftarkan pegawai secara mandiri ke program JKN, karena masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sesuai dengan segmen yang berlaku dan ditentukan.
Dari hasil investigasi bersama, ditemukan bahwa masih sedikit tenaga kerja di Buleleng yang terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri. Oleh karena itu, perusahaan, penyedia layanan kesehatan, dan pelaku UMKM diminta untuk lebih aktif dalam mendaftarkan pegawai mereka sebagai peserta JKN mandiri.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran APBD Buleleng, serta memastikan bahwa program JKN PBI benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. (*)
