Singaraja, koranbuleleng.com | Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) agar bekerja lebih serius dan terukur dalam menekan prevalensi stunting, khususnya pada balita.
Supriatna mengungkapkan, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng melonjak hingga 14,8 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, Pemkab Buleleng sudah menetapkan target penurunan stunting bertahap. Tahun 2021 prevalensi tercatat 8,9 persen, dengan proyeksi turun menjadi 8 persen pada 2023, 7 persen di 2024, 6 persen di 2025, dan 5 persen pada 2026. Namun, dengan capaian 14,8 persen di tahun 2024, tren tersebut menunjukkan penurunan yang semakin sulit tercapai.
“Hasil SSGI 2024 sebesar 14,8 persen ini cukup tinggi. Kita harus segera mengambil langkah strategis agar kondisi ini tidak semakin parah. Saya minta seluruh OPD yang tergabung dalam TPPS benar-benar berkolaborasi. Program ini ditunggu masyarakat, jangan hanya jadi formalitas,” ujar Supriatna dalam Rapat Koordinasi TPPS Provinsi Bali bersama TPPS Kabupaten Buleleng di Ruang Rapat Bappeda Buleleng, Rabu, 24 September 2025.
Supriatna menekankan, program percepatan penurunan stunting harus mulai direncanakan sejak awal penyusunan anggaran tahun 2026. Dengan begitu, program yang berkaitan dengan gizi, kesehatan, hingga infrastruktur dasar bisa diprioritaskan dalam APBD 2026.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana DPMDDUKCAPIL Provinsi Bali, I Ketut Merta, menuturkan pemerintah pusat telah menargetkan prevalensi stunting nasional tahun 2025 sebesar 18,8 persen. Sedangkan Bali ditetapkan lebih rendah, yakni 8,70 persen.
“Berdasarkan hasil SSGI 2024, prevalensi stunting Indonesia berada di angka 19,8 persen, sedangkan Bali 8,7 persen. Dengan capaian ini, Bali menjadi provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Namun, harus diakui ada kenaikan 1,5 persen dibanding tahun sebelumnya,” terang Merta.
Merta menjelaskan, stunting dipengaruhi banyak aspek, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, pengetahuan kesehatan, sanitasi lingkungan, hingga pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Bali mendorong intervensi spesifik maupun sensitif melalui berbagai program strategis.
Di antaranya, penguatan Posyandu, pemberdayaan keluarga lewat PKK, penyediaan air bersih dan sanitasi layak, serta edukasi gizi berbasis kearifan lokal.
“Saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, tokoh masyarakat maupun akademisi, untuk terus bersatu bergerak demi mewujudkan Bali bebas stunting,” ucapnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
