Singaraja, koranbuleleng.com | Sebanyak 242 unit kamar mandi dan tangki septic tank standar SNI tengah dibangun secara bertahap di 11 desa di Kabupaten Buleleng. Meski tahun ini mendapat alokasi terbesar dalam Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Tahun Anggaran 2025, kebutuhan akan sanitasi layak di wilayah ini masih tergolong tinggi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Buleleng, Putu Adiptha Eka Putra menegaskan bahwa Kecamatan Gerokgak menjadi wilayah dengan tingkat kebutuhan tertinggi. Hal itu terjadi mengingat luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang padat. Adiptha menjelaskan bahwa program SANIMAS ditujukan untuk masyarakat rentan yang belum memiliki akses sanitasi layak, terutama keluarga dengan balita, ibu hamil, dan lansia.
Setiap desa sasaran mendapatkan alokasi dana sebesar Rp400 juta yang bersumber dari APBN. Pengerjaannya dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) setempat. Dengan pola ini, pembangunan sanitasi tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi desa lewat serapan tenaga kerja dan pembelian material bangunan dari lingkungan sekitar.
Program yang mulai berjalan sejak Maret 2025 ini kini masih dalam tahap pembangunan. Sebanyak 11 desa yang menjadi penerima manfaat adalah Desa Lokapaksa, Sepang, Pedawa, Kaliasem, Tukad Sumaga, Rangdu, Les, Tejakula, Pejarakan, Pemuteran, dan Bontihing.
“Dari 11 desa sasaran, total ada 242 unit kamar mandi dan septictank yang sedang dikerjakan. Buleleng mendapat alokasi paling banyak di Bali tahun ini, bisa dibilang sebagai bentuk apresiasi karena konsisten melakukan penguatan lingkungan lewat program sanitasi,” ujar Adiptah, Rabu, 24 September 2025.
Lebih lanjut, Adiptha menyampaikan bahwa desa sasaran dipilih berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak keluarga yang belum memiliki akses sanitasi memadai.
“Usulan sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2024. Setelah melalui proses verifikasi dan SK Menteri turun, akhirnya tahun ini bisa direalisasikan. Program ini sifatnya berkelanjutan. Setiap tahun kita mengajukan, dan desa yang mampu melaksanakan dengan baik akan mendapat prioritas kembali,” ucapnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
