Singaraja, koranbuleleng.com | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah strategis untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar lebih tepat sasaran dan berbasis data akurat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menegaskan bahwa IKD kini tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem verifikasi berbasis teknologi, termasuk face recognition atau pencocokan wajah dalam layanan kependudukan dan pemerintahan.
Kepala Disdukcapil Buleleng, Made Juartawan, menjelaskan bahwa hingga saat ini jumlah penduduk yang telah mengaktivasi IKD tercatat sebanyak 117.103 akun, atau setara 19,05 persen dari total 614.815 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
“Dengan pencocokan wajah, pemerintah dapat memastikan bahwa pemohon adalah pemilik NIK yang sah, sudah melakukan perekaman KTP elektronik, dan dipastikan bukan orang lain. Ini juga memastikan data penduduk tetap tunggal dan valid,” ujarnya, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurut Juartawan, keberadaan IKD menjadi kunci penting dalam mendukung implementasi aplikasi Perlinsos yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah akses bantuan sosial secara mandiri oleh masyarakat.
“Kalau masyarakat sudah punya IKD, mereka bisa mengajukan bantuan secara mandiri melalui aplikasi Perlinsos. Nantinya sistem yang akan menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak untuk menerima bantuan,” ucapnya.
Ia menambahkan, sistem Perlinsos akan terintegrasi dengan berbagai data pendukung sehingga proses verifikasi penerima bantuan menjadi lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Integrasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola bantuan sosial berbasis digital yang tengah dikembangkan pemerintah pusat.
Bagi masyarakat yang belum memiliki IKD, pengajuan bantuan tetap dapat dilakukan melalui agen Perlinsos dengan mekanisme pengambilan data wajah. Namun demikian, Disdukcapil Buleleng mendorong masyarakat untuk segera melakukan aktivasi IKD agar dapat mengakses layanan digital secara mandiri tanpa perantara.
Untuk mempercepat capaian tersebut, Disdukcapil Buleleng menerapkan strategi jemput bola ke desa-desa dengan melibatkan pemerintah desa, perbekel, dan lurah. Langkah ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah melakukan aktivasi tanpa harus datang ke kantor pelayanan.
“Kami terus turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD. Dukungan dari perbekel dan lurah sangat membantu agar masyarakat semakin memahami pentingnya memiliki identitas kependudukan digital,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
