Singaraja, koranbuleleng.com| DPRD Buleleng menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 yang mencapai lebih dari Rp96 miliar. Dewan menilai tingginya SiLPA harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terjadi pada pelaksanaan anggaran berikutnya.
Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 bersama eksekutif banyak menyoroti penyebab munculnya SiLPA, baik yang bersifat terarah maupun SiLPA bebas.
“Sebagaimana kita ketahui, 96 miliar lebih ada SiLPA yang terjadi pada pelaksanaan APBD 2025, di mana hampir 80 miliar rupiah itu adalah SiLPA terarah. SiLPA ini dampak dari aturan yang memang tidak memungkinkan sisa dana itu untuk dilaksanakan di tahun anggaran tersebut,” ujarnya ditemui usai Rapat Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Selasa, 28 Juli 2026.
Selain SiLPA terarah, DPRD juga mencatat terdapat SiLPA bebas lebih dari Rp16 miliar. Menurut Wandira, kondisi tersebut dipengaruhi perencanaan yang belum matang, terutama pada proyek pembangunan jalan menuju proyek Turyapada Tower di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan yang terkendala pembebasan lahan dan sengketa aset.
“Memang ini harus jujur kami akui kurang terincinya perencanaan program kegiatan, khususnya di pembangunan jalan menuju Turyapada Tower. Dimana aset yang belum bebas, ada gugatan dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi program fisik yang belum bisa terbayarkan,” kata dia.
DPRD meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas perencanaan agar anggaran yang telah disusun dapat terserap maksimal. Menurutnya, setiap program seharusnya dirancang minimal satu tahun sebelum pelaksanaan sehingga tidak kembali menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
“Jadi, sebuah keberhasilan program sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik. Di mana perencanaan yang baik itu menurut pandangan kawan-kawan DPR, itu minimal satu tahun sebelum program dikerjakan harus sudah direncanakan dengan baik,” tegas Wandira.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
