Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani, nelayan, dan buruh sektor informal melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Skema ini menjadi upaya memperluas perlindungan pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja hingga kematian.
Program bernama SINGA NUGRAHA (Sinergi Perlindungan Pekerja Rentan Kabupaten Buleleng melalui CSR) tersebut dikembangkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng. Melalui program ini, pekerja rentan diarahkan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyebut SINGA NUGRAHA sebagai salah satu dari 10 inovasi strategis hasil proyek perubahan peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Sepuluh inovasi tersebut diluncurkan, Jumat, 6 November 2026.
Sutjidra berharap, inovasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai persyaratan pendidikan dan pelatihan. Seluruh gagasan tersebut harus dapat diterapkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ada 10 inovasi yang nantinya diharapkan bisa membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan serta mendorong kemajuan daerah,” ujarnya.
Sutjidra juga menyoroti, keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengembangan inovasi. Menurutnya, perangkat daerah tetap harus mencari terobosan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Walaupun kondisi kita masih memiliki berbagai kekurangan, kita harus tetap berupaya membuat inovasi,” tegasnya.
Selain perlindungan pekerja rentan, sembilan inovasi lainnya menyasar sektor pengelolaan keuangan, pendidikan, kesehatan, kebencanaan, investasi, pengendalian inflasi, digitalisasi pemerintahan, kewaspadaan dini, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Di sektor keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mengembangkan KILAT Denbukit untuk menyederhanakan proses belanja pemerintah. Sistem ini mencakup pengajuan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran. Inovasi tersebut juga diarahkan membuka kesempatan bagi UMKM lokal untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Persoalan anak tidak sekolah menjadi sasaran SPATSIKU yang dikembangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Program ini dirancang untuk mengembalikan anak yang tidak bersekolah ke jalur pendidikan melalui keterlibatan pemerintah daerah, satuan pendidikan, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat.
Sementara itu, RSUD Kabupaten Buleleng menghadirkan PANJI SAKTI untuk mengintegrasikan sistem rujukan kesehatan. Melalui platform digital tersebut, fasilitas kesehatan pengirim dapat memantau ketersediaan tempat tidur rumah sakit sehingga proses rujukan diharapkan berlangsung lebih cepat dan tepat.
Di bidang kebencanaan, BPBD Buleleng mengembangkan MITRA BPBD sebagai sistem informasi terpadu. Platform ini mencakup edukasi kebencanaan, pelaporan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga penyediaan informasi cuaca dan iklim.
Untuk mengantisipasi tekanan inflasi, Staf Ahli Bupati mengembangkan PRADIPA. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan sebagai dasar mendeteksi potensi kenaikan inflasi serta menyusun rekomendasi kebijakan.
Pada sektor investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghadirkan INVEST JOSS. Inovasi ini menjadi gerbang informasi potensi daerah, promosi investasi, konsultasi investor, hingga pemantauan realisasi investasi.
Transformasi layanan digital juga dikembangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik melalui Sang Buleleng (Satu Gerbang Buleleng). Platform tersebut dirancang mengintegrasikan identitas digital, layanan, dan data pemerintahan dalam satu akses.
Adapun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengembangkan SATYA DASI untuk mengintegrasikan data strategis dalam mendukung kewaspadaan dini dan stabilitas daerah. Sementara itu, BKPSDM menghadirkan Si Bijak Paten sebagai pusat pengelolaan pengembangan kompetensi ASN secara digital.
Sutjidra menegaskan pengembangan inovasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buleleng.
“Tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik bagi masyarakat Buleleng,” kata Sutjidra.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
