Singaraja, koranbuleleng.com | Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mendorong penguatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pilar ekonomi desa adat. Kepercayaan masyarakat, tata kelola yang sehat, serta kontribusi nyata terhadap perekonomian warga menjadi kunci keberlanjutan LPD di Kabupaten Buleleng.
Dorongan tersebut disampaikan Sutjidra saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Kabupaten Buleleng di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja, Minggu (15/11).
Menurut Sutjidra, keberadaan LPD memiliki peran strategis yang melampaui fungsi pelayanan keuangan. LPD menjadi bagian dari kekuatan ekonomi desa adat yang harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Ia mengapresiasi sejumlah LPD di Buleleng yang telah menunjukkan kinerja positif. Capaian tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi LPD lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat sebagai modal utama keberlangsungan lembaga.
“Beberapa LPD di Buleleng sudah mampu menunjukkan prestasi. Yang terpenting adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat di wilayahnya masing-masing, sehingga LPD benar-benar bisa memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sutjidra juga menempatkan BKS LPD sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga perkreditan desa. Melalui wadah tersebut, komunikasi, koordinasi, konsultasi, hingga pertukaran pengalaman antarpengelola LPD diharapkan semakin intensif.
Peran BKS LPD juga dinilai strategis dalam memberikan pendampingan dan arahan kepada LPD, terutama untuk memperkuat kualitas pengelolaan serta mencegah munculnya persoalan kelembagaan.
“BKS LPD ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk saling berkomunikasi, berkonsultasi, dan memberikan bimbingan kepada seluruh LPD. Kita harapkan melalui peran BKS LPD, tidak ada lagi LPD yang bermasalah di Kabupaten Buleleng,” ujar Sutjidra.
Memasuki usia ke-26, BKS LPD diharapkan semakin optimal dalam membina dan membesarkan seluruh LPD di Buleleng. Sutjidra meminta LPD yang belum memberikan kontribusi maksimal agar terus melakukan pembenahan, baik dari sisi pengelolaan maupun manfaat ekonomi bagi desa adat.
Menurutnya, keberhasilan LPD tidak cukup diukur melalui kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, lembaga tersebut harus mampu menghadirkan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat.
Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menegaskan komitmennya dalam mendukung keberadaan desa adat beserta lembaga ekonomi yang menopangnya, termasuk LPD. Dukungan tersebut dilakukan melalui perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, guna menjaga eksistensi serta memperkuat peran desa adat.
Sinergi antara pemerintah daerah, desa adat, dan BKS LPD diharapkan menjadi fondasi untuk membangun kelembagaan LPD yang semakin kuat, sehat, dan berdaya saing.
“Melalui dukungan pemerintah daerah dan kerja sama seluruh pihak, kita berharap LPD di Buleleng semakin berkembang, semakin sehat, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat adat di wilayahnya masing-masing,” pungkas Sutjidra.(*/adv-pr)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
