Singaraja, koranbuleleng.com| DPRD Kabupaten Buleleng memutuskan untuk tetap melaksanakan agenda Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan Umum Fraksi pada Jumat, 18 Oktober 2019, meskipun sebelumnya ada usulan yang meminta melakukan penundaan.
Keputusan itu disampaikan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna rapat internal antara Pimpinan DPRD Buleleng dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Buleleng Kamis, 17 Oktober 2019. Rapat yang berlangsung tertutup itu sengaja digelar menyikapi adanya usulan beberapa anggota DPRD Buleleng untuk menunda pelaksanaan Rapat Paripurna pemandangan Umum Fraksi, sebelum digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Saya tegaskan, pandangan umum fraksi ini tetap jalan. Jangan ditunda. Mekanismenya memang masuk dulu pandangan umum fraksi, setelah itu rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran, selanjutnya baru rapat dengar pendapat,” tegasnya.
Supriatna kemudian meminta masing-masing Anggota Komisi di DPRD Buleleng untuk membedah rencana kerja (Renja) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia pun mengaku sudah menyurati Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana untuk bisa segera menyerahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sebelum digelarnya rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Buleleng.
“Selama ini kami memang diberikan, tapi seringnya datang terlambat. Kami minta RKA-nya disetor dulu, biar pembahasannya bisa lebih komprehensif,” ujarnya.
Sebelumnya, Haji Mulyadi Putra, Anggota Badan Anggaran DPRD Buleleng yang juga Wakil Ketua Komisi IV meminta agar Rapat Peripurna jumat mendatang ditunda. Menurutnya, harus ada pembahasan secara konferhensif melalui kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh OPD di Lingkup Buleleng, menyangkut semua anggaran belanja sesuai dengan rencana kerja yang telah tersusun di masing-masing OPD.
“Kita menerima KUA PPAS itu tanggal 11 Oktober, itu begitu banyak menyangkut semua anggaran belanja semua OPD dan penting harus kita kaji secara mendalam secara konferhensif. Apakah anggaran yang ditempatkan sesuai rencana kerja, apakah anggaran itu memenuhi atau tidak,” ujarnya. |RM|
