Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana dan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menerima dokumen hasil audit LKPD dengan predikat WTP ke-6 dari BPK RI Perwakilan Bali|FOTO : Istimewa|
Singaraja, koranbuleleng.com | Pemkab Buleleng kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dari hasil audit LKPD TA 2019 tentu ada beberapa catatan dan perbaikan-perbaikan yang terjadi selama pemeriksaan. Dilihat dari persentase reses yang meningkat dari 87 persen menjadi 95 persen. Itu artinya terdapat peningkatan dari segi pengawasan dan pelaksanaannya.
Namun karena saat ini masih dalam kondisi pandemi, kedepan untuk kualitas perencanaan pengelolaan anggaran agar dapat dimatangkan lagi. “Sehingga benar-benar bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Buleleng,” ujar Bupati Agus Suradnyana saat menerima dokumen WTP dari BPK perwakilan Bali, Jumat 12 Juni 2020.
Agus menyatakan pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan tentu sesuai dengan basic pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Baik itu dari beberapa sektor seperti pertanian maupun pariwisata. Selain itu, Beberapa indikator di bidang gini ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur parameter kesejahteraan serta kesehatan di Kabupaten Buleleng diharapkan agar bisa terus meningkat.
“Jadi bukan hanya akuntabilitas pemakaian keuangan saja yang diperhatikan, tetapi harus ada strategi dalam mengatur perencanaan yang baik,” imbuhnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, SH mengharapkan sinergi antara DPRD Kabupaten Buleleng dan Pemkab Buleleng tetap berjalan dengan harmonis. Sinergitas itu akan memicu realisasi program-program terkait dengan upaya pembangunan di Kabupaten Buleleng bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. “Walaupun masih terdapat hasil rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, itu bisa kita tindaklanjuti dan perbaiki bersama,” ungkapnya.
Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si., CSFA mengatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bali ini sebagai penyemangat terhadap Pemkab untuk bisa melakukan akuntabilitas, transparasi dan kinerja dalam bidang keuangan.
Ini juga sebagai modal dalam upaya mensejahterakan masyarakat Buleleng untuk kedepannya. Kali ini memang predikat opini tetap WTP, namun kualitas tentu berbeda. Dari hasil pemeriksaan, jumlah dan nilai temuan-temuan kali ini semakin berkurang.
“Kedepan kami tidak hanya mengukur kualitas pengelolaan yang dilihat dari tingkat opininya saja, melainkan kualitas pengelolaan diukur dari keberhasilan programnya untuk mencapai tujuan nasional,” pungkasnya. |R/NP|
