Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna didampingi Kadis PUTR Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra meninjau proyek pembangunan pasar rakyat Banyuasri |FOTO : Rika Mahardika|
Singaraja, koranbuleleng.com| Walaupun terkenda refokusing anggaran, Pembangunan Pasar Rakyat Banyuasri terus berjalan ditengah Pandemi COVID 19, bahkan progresnya kini sudah mencapai 50 persen. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna sempat melakukan peninjauan pembangunan Pasar Rakyat Banyuasri Rabu, 24 Mei 2020. Pemkab Buleleng menyiapkan dua skema untuk melanjutkan pembangunan pasar ini.
Dia sempat berkeliling dan meninjau beberapa sudut pembangunan, serta bertemu dengan tim dari PT Tunas Jaya Sanur sebagai pihak penyedia jasa.
Seperti diketahui jika Pemerintah Kabupaten Buleleng memutuskan untuk merasionalisasi dana pembangunan Pasar Rakyat Banyuasri sebesar Rp69 Miliar. Dari kondisi itu, Pemerintah kemudian juga melaksanakan rescheduling untuk waktu pelaksanaan pembangunan dan diperpanjang hingga April 2021.
Rasionalisasi ini juga untuk menjalankan arahan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri RI untuk melaksanakan rasionalisasi belanja modal hingga 50 persen.
Dari kondisi itu, Ketua DPRD Gede Supriatna meminta kepada pihak penyedia untuk bisa tetap fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Pengerjaan pasar ini juga diharapkan bisa terus berlanjut hingga pengerjaan bisa mencapai 100 persen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mengingat Pasar Banyuasri merupakan harapan masyarakat Buleleng untuk memiliki pasar rakyat modern.
“Karena ada refocusing anggaran, mudah-mudahan dengan beberapa solusi ini bisa diselesaikan, dan tidak terlalu memberatkan penyedia. Tentu terhadap kualitas bangunan juga sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak ada temuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adhipta Ekaputra menjelaskan, sampai dengan saat ini pembangunan pasar belum mengalami kendala. Bahkan progress pembangunannya ada percepatan hingga 3 persen. Dimana saat ini progresnya sudah mencapai 50 persen dari target 47 persen.
Walaupun demikian, karena dilakukannya rasionalisasi pada anggaran, maka Pembangunannya dalam bayang-bayang kendala. Menurut Adiptha, dari rasionalisasi tersebut, sisa anggaran yang masih tersedia saat ini masih cukup untuk diamprah bulan Juli 2020 mendatang.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) masih melakukan pembahasan terkait dengan kesiapan anggaran untuk amprah di bulan selanjutnya. Menurutnya, ada dua skema yang kemungkinan akan dilaksanakan.
Skema pertama, pihak penyedia untuk meminjam dana ke BPD dengan sistem kontrak konstruksi. Dimana nantinya untuk pembayaran angsuran dan bunganya bisa dilakukan tahun 2021 setelah adanya dana dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Sedangkan untuk skema kedua, yakni menyiapkan dana dalam APBD Perubahan tahun 2020, sebanyak kebutuhan dana hingga Bulan Desember tahun 2020 mendatang.
“Kalau misalnya Pemerintah tidak ada anggaran dan digeser tahun 2021, itu perlu waktu yang cukup panjang untuk menghabiskan anggaran, karena 2021 sudah masuk proses finishing bukan pembangunan fisik lagi. Makanya kita akan konsultasi dulu ke BPK mana yang terbaik.,” jelasnya. |RM|
