Sosialisasi Ranperda PLP2B |FOTO : Luh Sinta Yani |
Singaraja,koranbuleleng.com | Pansus I DPRD Kabupaten Buleleng bersama Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang mengundang sejumlah pengurus kelompok Subak di Buleleng, di ruang pertemuan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukasada, Selasa 18 Mei 2021. Sosialisasi ini juga digunakan untuk menampung aspirasi dari masyarakat petani.
Ranperda tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah sebuah rancangan regulasi untuk mengatur lahan pertanian yang tidak boleh terisi oleh pembangunan fisik. Regulasi ini dibuat untuk mengatur Kabupaten Buleleng dapat mandiri dalam ketahanan pangan. Kemandirian dapat diwujudkan dengan tersedianya lahan untuk menanam sehingga dapat mengurangi impor pangan dari luar daerah. Ada beberapa kawasan yang terkecualikan tidak masuk dalam kawasan PLP2B, seperti jalur kiri-kanan jalan nasional sepanjang 100 meter dan area persawahan di jalan provinsi sepanjang 50 meter.
Dalam sosialisasi itu terungkap, permasalahan pertanian yang ada di Buleleng cukup serius dan harus ditangani dengan baik dalam waktu yang segera. Gede Suparta, Klian Subak Ketug Desa Jinengdalem menyampaikan keluh kesahnya menjadi petani bahwa sistem subak sangat terkenal sampai ke luar negeri. “Namun kondisi subak yang ada di Buleleng sangat tertinggal terutama di bagian irigasi/pengairan. Kami sangat memerlukan sebuah badan yang khusus mengatur tata kelola air, misalnya membentuk dinas pengairan. Pemerintah juga jangan semena mena memberikan ijin ahli fungsi lahan. Dan harga gabah di Buleleng masih sangat rendah” ungkap Suparta.
Selain itu, Gede Sumayasa dari Subak Anyar Desa Babakan dan Made Widana dari Subak Uma Desa Panji juga menyampaikan hal yang sama yakni subsidi pupuk urea untuk petani dari tahun ke tahun semakin berkurang. Tempat pengairan yang ada di sawah tidak berfungsi dengan baik.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, I Made Sumiarta menyampaikan kondisi pertanian di Buleleng sangat fluktuatif dan untuk saat ini masuk ke dalam kategori defisit, walaupun masyarakat Buleleng tidak mengalami kekurangan pangan.
Mengenai pemberian subsidi pupuk urea memang sengaja untuk dikurangi, dan akan perlahan lahan menggantinya dengan menggunakan pupuk organik. “Sebenarnya, sebelum melakukan penanaman, perlu dilakukan pengecekan PH tanah. Khusus untuk tanah yang ada di Buleleng itu bersifat asam, sehingga perlu dolomik/kapur pertanian untuk menyeimbangkan PH tanah, dan dapat mengurangi penggunaan pupuk urea yang cukup berbahaya untuk tanah”. ujarnya.
Sementara Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Buleleng, Putu Mangku Budiasa, menambahkan bahwa yang diperlukan oleh petani sekarang adalah kepastian harga. “Kita hanya menanam saja, tapi tidak ada yang beli dan tidak memiliki pangsa pasar. Maka dari itu perlu dibentuk sebuah komunitas untuk menaungi penjualan pertanian,” cetusnya.
Selain itu, kata Mangku, diperlukan penguatan kelembagaan. Selama ini petani menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak dengan harga yang murah. Padahal harga gabah di pemerintah untuk saat ini sebesar 4.250. Sebenarnya , petani bisa bermitra dengan perusahaan pemerintah untuk menjual gabahny.
Putu Mangku Budiasa juga menambahkan, jika Raperda ini bisa menjadi perda, tidak ada satu orangpun yang bisa mendapatkan ijin pembangunan dengan mudah di lahan lahan yang masuk PLP2B. Peraturan ini juga akan mengatur insentif yang akan diperoleh petani jika lahannya masuk ke dalam PLP2B, seperti pengurangan pajak PBB sebesar 75%, penghargaan kepada petani berprestasi, dan bantuan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan bertani. Bagi yang melanggar, maka sanksi yang diterima adalah tidak berhak mendapatkan subsidi yang diberikan pemerintah.
Petani di Kecamatan Buleleng sangat berharap, ini dapat direalisasikan dengan baik, sehingga dapat tercipta Buleleng sebagai swa sembada beras dan meningkatkan kesejahteraan serta memberikan keadilan untuk petani.|SY|
