Singaraja | Desa Julah pernah mendapatkan bantuan penataan lingkungan Desa Julah pada tahun 2013. Proyek ini dianggarkan langsung dari dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, proyek penataan lingkungan itu justru menjauhkan desa ini dari lanskap keasliannya di masa lalunya.
Klian Desa Pekraman julah, Ketut Sidemen mengucapkan proyek penataan lingkungan itu justru menjauhkan Julah dari konsep asal mulanya. Â Ada lanskap yang dibangun tidak sesuai dengan lanskap keaslian Desa Julah di masa lalu. Penataan lingkungan itu justru lebih menonjolkan pada penyeragaman dengan desa-desa tua lain di Bali, padahal Desa Julah tidak sama dengan desa tua lainnya.
âSaya merasa kurang sependapat, tetapi karena sudah dibuat dan dibangun ya mau apalagi. Saat pembangunan dulu, berkali-kali saya pernah beri usul kepada pelaksanan proyeknya waktu itu, tetapi tidak bisa ya sudahlah,â terang Sidemen yang ditemui di rumahnya beberapa hari lalu.
Secara formal, kata Sidemen, Desa Pekrman tidak pernah diajak terlibat  oleh pemerintah dalam penataan lingkungan Desa Julah untuk menunjang kawasanini menjadi desa wisata.
Proyek penataan lingkungan desa Julah itu menghabiskan anggaran hingga Rp.6 miliar, dan dikerjakan secara bertahap. Anggaran ini dikeluarkan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
âSebenarnya kan tidak begitu bentuknya, tetapi karena ini proyek pemerintah, kami masyarakat di desa adat tidak bisa merubah. Kalau dirubah katanya bantuannya dikembalikan kembali ke pusat. Nah, saya mau apa lagi.Keinginan kami walalupuntidak persis sama dengan aslinya, setidaknya mendekati saja,â terangnya.
Konsep penataan lingkungan di Desa Julah yang digarap oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Propinsi Bali ini juga mendapat kritik dari Akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. I Nengah Bawa Atmaja karena penataan itu justru berbasis proyek dan tidak menyesuaikan dengan keinginan atau kekhasan di Desa Julah.
âIni kritik saya terhadap pemerintah atau siapapun yang terkait dengan kebijakan itu, bahwasnnya kebijakan itu penataan lingkungan di Desa Julah basisinya proyek. Kelemahannya itu tidak mendengarkan keinginan yang ada di bawah. Karena it, apa yang dibangun berdasarkan keinginan mereka (pejabat) bukan atas keinginan masyarakat setempat,â papar Bawa Atmaja.
Semestinya, pembangunan yang dilakukan di Desa Julah melalui proyek penataan lingkungan itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sering kali pelaksana kebijakan ini memposisikan diri bahwa rakyat itu bodoh, dan pejabat dipemerintah yang pintar.
âPadahalkan belum tentu itu. Bisa saja mereka (Warga, red)Â lebih cerdas daripada aparatur pemerintah karena mereka yang tahu kultur di komunitas lokal itu,â tegasnya. |NP|
