Singaraja, koranbuleleng.com| Pemkab Buleleng mengklaim angka kemiskinan ekstrim di Buleleng alami penurunan hingga lima puluh persen. Pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah program untuk terus menurunkan angka kemiskina dan ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, angka kemiskinan ekstrim di Buleleng telah turun menjadi 5.314 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2022. Dimana pada tahun sebelumnya angka kemiskinan itu mencapai 10.312 KK.
Beberapa program yang disiapkan untuk mengurangi kemiskinan diantaranya memberikan bantuan iuran kesehatan dan pendidikan. Selain itu, juga mengembangkan UMKM untuk masyarakat agar ada penambahan penghasilan.
“Menurunkan kemiskinan secara sederhana kurangi pengeluaran dan tambah pendapatan mereka. Yang sakit kita biayai sehingga tidak lagi terombang-ambing, sekolah di fasilitasi, pendapatan UMKM dikembangkan. Hanya itu tidak muluk-muluk kita,” ujar Lihadnyana, Selasa, 10 Januari 2022.
Disisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Buleleng, Putu Ayu Rieka Nurhaeni mengatakan kemiskinan ekstrim ini tersebar di seluruh desa di Buleleng. Penurunan angka kemiskinan tersebut dilakukan langsung oleh Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan sudah diverifikasi oleh kepala desa.
Keluarga yang masuk kedalam kemiskinan ekstrim itu yakni, keluarga dengan rumah tidak layak huni dan belum pernah mendapat perlindungan sosial.
“Yang paling miskin ekstrim, pengeluaran per orang di keluarga tersebut sebesar sepuluh ribu per hari,” kata dia.
Rieka menyebut, Pemkab Buleleng telah menyiapkan tiga program untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Diantaranya dengan program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM. Selanjutnya, program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan pendidikan dan pengembangan air minum serta pengembangan air limbah.
“Ini akan dilaksanakan oleh beberapa OPD yang membidangi, dengan anggaran dari APBD dan APBN. Astungkara tahun 2024 bisa tuntas,” pungkas dia.|YS|
