Singaraja, koranbuleleng.com | Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung mendatangi Gedung DPRD Buleleng pada Senin, 1 September 2025 pagi. Mereka menyampaikan lima tuntutan penting kepada wakil rakyat, termasuk terkait isu pendidikan dan infrastruktur di Buleleng.
Sebelumnya, mahasiswa ini merencanakan aksi damai di dua titik, yakni Polres Buleleng dan Gedung DPRD Buleleng. Namun, rencana tersebut dibatalkan karena mereka menilai aksi telah ditunggangi pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami mencurigai salah satunya sudah ada penyusup. Sehingga kami memutuskan untuk membubarkan aksi pada hari ini untuk turun ke jalan. Kami memilih untuk beraudiensi,” ujar Sekretaris PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buleleng, Awang Yonar Prakosa didampingi Ketua Umum HMI Cabang Singaraja, Didit Kurniadin dan Muhammad Baidowi.
Dalam audiensi itu, mahasiswa yang mengatasnamakan forum Kelompok Cipayung menyampaikan lima poin tuntutan, yakni Mengusut tuntas kematian alm. Affan Kurniawan secara transparan, kaji ulang serta membatalkan tunjangan DPR, memperbaiki SOP penanganan massa, dan mengevaluasi Undang-Undang Polri dan TNI.
Mereka juga mendorong pemerintah daerah lebih serius menangani masalah pendidikan dan infrastruktur di Buleleng. Mereka menyoroti fakta bahwa meski Singaraja dikenal sebagai kota pendidikan, masih ada siswa SD hingga SMP yang belum bisa membaca dan menulis.
“Kenapa dengan adanya kampus seperti itu masih banyak siswa-siswa yang tidak bisa membaca dan menulis? Kan timbul tanda tanya dari situ. Nah, kami harap kedepannya bahwasannya pemerintah bisa menggandeng teman-teman OKP untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kabupaten Buleleng ini,” ujarnya.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menilai masih banyak trotoar dan jalan di Buleleng yang butuh perbaikan. Mereka bahkan menyoroti persoalan sampah, yang menurut mereka tidak hanya tanggung jawab pemerintah. “Jadi skemanya kami sudah punya. Cuman dimana dan harus ke siapanya itu kami tidak tahu. Karena kami melihat TPA-TPA yang ada di Singaraja ini juga butuh sebenarnya,” katanya.
Kelompok mahasiswa ini menegaskan, aksi yang dilakukan bukan sekadar mengikuti arus isu, melainkan membawa solusi konkret. “Kami menawarkan adalah solusi konkret. Tidak ada tindakan anarkis, kami bawa kajian. Mereka yang ada di luar sana, mohon maaf, apakah kajiannya selengkap kami? Bukan masalah kami mau sombong, selaku akademisi sudah sewajarnya untuk seperti itu,” katanya.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menyatakan hanya satu dari lima tuntutan yang menjadi kewenangan Pemkab dan DPRD, yakni pendidikan dan infrastruktur. Empat tuntutan lainnya akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Meski aksi damai mahasiswa urung digelar, Polres Buleleng tetap menetapkan status siaga satu. Lebih dari seribu personel disiagakan di jajaran polres hingga polsek. “Personil tetap siaga. Memang itu perintah dari pimpinan, kita siaga terkait dinamika situasi nasional dan daerah. Kita komitmen menjaga, masyarakat aman tentram, tidak ada lagi kekhawatiran, trauma, karena melihat peristiwa di televisi dan medsos mungkin bisa mengguncang masyarakat,” ujar Kapolres Buleleng, AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi.
Ia menambahkan, Polres juga berkoordinasi dengan Brimob, TNI, Pecalang, hingga Banser untuk mengantisipasi potensi ketegangan. “Untuk objek vital, lakukan pengamanan berdasarkan perkiraan intelijen yang kira-kira berpotensi menjadi sasaran. Kabupaten Buleleng tidak ada,” ucapnya.
Kapolres memastikan status siaga akan tetap berlaku sampai ada instruksi dari pusat. Ia juga memastikan akan menjaga dan mengamankan masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. “Menyampaikan aspirasi di mukak umum, itu dilindungi Undang-Undang. Kami wajib mengamankan dan menjaga. Dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman lancar dan tidak ada hambatan. Masyarakat juga dijamin keamanannya,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
