Singaraja, koranbuleleng.com | Panitia Khusus Tata Ruang dan Aset Pemerintah (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak ke kawasan Bali Handara Golf and Resort di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis, 22 Januari 2026. Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP memutuskan menghentikan sementara sejumlah aktivitas pembangunan bangunan dan jalan di area resort.
Pansus TRAP DPRD Bali menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkembang luas di media sosial. Sebuah video viral sebelumnya menuding aktivitas Bali Handara sebagai pemicu terjadinya banjir di Desa Pancasari. Isu tersebut mendorong DPRD Bali turun langsung untuk memastikan fakta di lapangan.
Rombongan Pansus TRAP yang dipimpin I Made Supartha terlebih dahulu meninjau saluran irigasi di wilayah Banjar Dinas Lalanglinggah, Desa Pancasari. Kehadiran para wakil rakyat ini disambut puluhan warga setempat. Di lokasi peninjauan, dialog antara warga dan anggota dewan berlangsung cukup alot.
Warga menegaskan, video berdurasi 2 menit 29 detik yang beredar luas bukan dibuat oleh masyarakat Pancasari. Mereka juga meluruskan informasi terkait saluran irigasi selebar enam meter yang dipersoalkan dalam video tersebut. Saluran itu, menurut warga, dibangun secara swadaya melalui gotong royong, bukan oleh pihak Bali Handara.
Usai meninjau saluran irigasi, Pansus TRAP melanjutkan sidak ke area Bali Handara Golf and Resort. Di lokasi ini, Satpol PP Provinsi Bali atas instruksi Pansus menghentikan sementara pembangunan tiga unit bangunan dan satu akses jalan. Penghentian dilakukan karena proyek tersebut dinilai belum mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menyampaikan bahwa manajemen Bali Handara belum mampu menunjukkan dokumen perizinan yang diwajibkan, meski progres pembangunan telah melampaui 60 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran tata ruang yang serius.
Ia menilai, pola pembangunan yang dilakukan berpotensi mengubah zona secara masif dan tidak terkendali. “Ke depan bagaimana Bali tidak dirusak oleh investor agar tetap lestari dan menarik. Kami bukan anti investor,kami hanya menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Supartha.
Supartha menambahkan, penghentian pembangunan bersifat sementara. Apabila pihak manajemen mampu melengkapi dan menunjukkan seluruh dokumen perizinan yang dipersyaratkan, maka aktivitas pembangunan dapat kembali dilanjutkan.
“Seluruh temuan dalam sidak ini akan dibawa ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Bali,” ucapnya.
Sementara itu, General Manager Bali Handara, Shan Ramdas, membantah tudingan bahwa pihaknya menjadi penyebab banjir di Desa Pancasari. Ia menjelaskan, banjir terjadi akibat curah hujan tinggi selama dua hari berturut-turut, sehingga debit air dari wilayah hulu meningkat drastis.
“Jadi menurut saya, bagaimana caranya buat drainase yang bisa menampung air yang debitnya besar. Karena drainase yang ada sekarang mengecil akibat pembangunan jalan dan toko-toko. Permasalahannya disana,” kata dia.
Terpisah, Perbekel Desa Pancasari, Wayan Komiarsa, menilai sidak Pansus TRAP DPRD Bali sebagai langkah positif untuk memastikan seluruh investor yang berusaha di wilayahnya mematuhi aturan hukum dan tata ruang yang berlaku.
Komiarsa menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Bali untuk mengurai fakta terkait penyebab banjir yang ramai diberitakan di berbagai platform media. “Kami tidak akan klarifikasi secara pribadi, biarlah nanti lembaga DPRD yang memberikan penjelasan terkait masalah yang diberitakan hampir di semua platform media. Mudah-mudahan nanti Pansus mengundang pihak-pihak yang ingin tahu tentang Desa Pancasari, biar nanti Pansus yang melaksanakannya,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa saluran irigasi yang dipersoalkan dalam video viral dibangun pada tahun 2023 oleh masyarakat Desa Pancasari dengan pendanaan dari program CSR Bali Handara. Saluran tersebut berfungsi mengalirkan air menuju saluran primer yang kini sedang dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng dengan anggaran lebih dari Rp 800 juta.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan tahap kedua berupa pembuatan sodetan dengan anggaran mencapai Rp 1,5 miliar sebagai upaya penanganan jangka menengah persoalan aliran air di wilayah tersebut.
“Jadi sebenarnya sudah ada solusi. Cuma memang bertahap, ada proses disitu. Tapi kalau itu (saluran irigasi) dipermasalahkan oleh oknum yang membuat video, kami akan tutup saluran itu. Tetapi kami meminta kepada pihak yang menyalahkan itu, untuk mencarikan solusi. Kami simple saja,” ucapnya.(*)
.
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
