Singaraja, Koranbuleleng.com | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Buleleng, Senin, 29 Juni 2026. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru honorer, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Buleleng.
Di lokasi aksi, massa yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah membawa spanduk bernada kritik yang mencerminkan kegelisahan sosial di tingkat akar rumput. Tulisan seperti “MBG Elit Gaji Guru Sulit” hingga “Titik Nol Elit Jalan Sulit” menjadi simbol ketimpangan antara narasi pembangunan dan realitas lapangan.
Perwakilan PMII, Nurhayati, menegaskan pihaknya tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun ia menyoroti persoalan implementasi yang dinilai berpotensi membebani tenaga pendidik di sekolah.
“Guru seharusnya fokus mendidik, bukan sibuk ngurusin ompreng. Selain itu, anggaran MBG juga harus benar-benar sampai kepada anak-anak, jangan sampai disalahgunakan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan adanya problem tata kelola dalam implementasi kebijakan sosial, terutama ketika peran guru di lapangan ikut terdampak oleh beban administratif tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama pendidikan.
Selain isu MBG, mahasiswa juga menyoroti kondisi guru honorer yang masih banyak menerima gaji di bawah standar UMR. Kondisi ini dinilai mencerminkan kesenjangan struktural dalam sektor pendidikan yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh di daerah.
Ketua HMI Buleleng, Didit Kurniadin, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah daerah agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami tidak datang untuk menolak pembangunan. Kami ingin pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur,” katanya.
Di sisi lain, isu ketimpangan pembangunan juga menjadi sorotan utama. Mahasiswa mengapresiasi penataan kawasan titik nol di Kota Singaraja Singaraja, namun mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada estetika perkotaan.
Mereka menilai masih banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang mengalami kerusakan dan belum tersentuh perbaikan, meskipun menjadi akses vital bagi pelajar, guru, dan masyarakat setiap hari. Kondisi ini mempertegas adanya disparitas pembangunan antara pusat kota dan desa di Buleleng.
Sayangnya, dalam aksi tersebut tidak satu pun pimpinan maupun anggota DPRD Buleleng hadir langsung menemui massa aksi. Aspirasi mahasiswa hanya diterima oleh pejabat struktural Sekretariat DPRD.Situasi ini memicu kekecewaan peserta aksi yang menilai ketidakhadiran wakil rakyat mencerminkan jarak antara lembaga legislatif dan aspirasi publik yang disampaikan secara langsung di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Buleleng, I Nyoman Toya, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan DPRD yang disebut sedang mengikuti kegiatan keagamaan bertepatan dengan Hari Purnama.
Meski demikian, pihak sekretariat memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan menyampaikan seluruh aspirasi yang telah disampaikan adik-adik mahasiswa kepada pimpinan dan anggota DPRD,” kata dia.
Aksi tersebut kemudian ditutup dengan ultimatum dari mahasiswa yang memberikan batas waktu satu minggu kepada DPRD Buleleng untuk merespons tuntutan mereka secara konkret, dengan ancaman aksi lanjutan berskala lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut yang jelas.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
