Singaraja, koranbuleleng.com | Rencana pembangunan fasilitas LNG (Liquefied Natural Gas) di Serangan, Denpasar, mendapat penolakan Greenpeace Indonesia. Ekspansi energi gas fosil tersebut dinilai berpotensi mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, hingga mengancam habitat penyu di kawasan pesisir selatan Bali.
Penolakan itu disuarakan melalui aksi damai kreatif Greenpeace Indonesia di perairan Pelabuhan Benoa, Bali, Minggu, 15 November 2026. Aktivis membentangkan spanduk berbentuk penyu di atas laut, tepat di hadapan fasilitas LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
Spanduk tersebut membawa pesan tegas, “No Fossil Gas in Paradise”. Aksi ini menjadi kritik terhadap rencana penambahan infrastruktur gas fosil di Bali, ketika pemerintah justru tengah mendorong percepatan transisi energi menuju sumber yang lebih bersih.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan krisis iklim telah memicu bencana yang semakin parah. Menurutnya, ketergantungan terhadap energi fosil menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut.
“Kita menyaksikan bagaimana krisis iklim telah mendatangkan berbagai bencana yang makin menguat dan memburuk dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, Minggu, 15 November 2026.
Ia menyebut penggunaan bahan bakar fosil tidak hanya memperburuk perubahan iklim, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat, kehidupan sosial, hingga perekonomian.
“Ini adalah alarm merah bagi pemimpin dunia untuk berkomitmen serta menyediakan peta jalan yang jelas dan kredibel untuk mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil,” kata Iqbal.
Desakan penghentian ekspansi energi fosil tersebut mengemuka di tengah penyelenggaraan konferensi iklim dunia COP 31 di Antalya, Turki. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan dunia memasuki fase baru krisis iklim dengan ancaman kenaikan suhu bumi melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius. Ancaman ini diperburuk potensi El Nino kuat yang beriringan dengan pemanasan global akibat aktivitas manusia.
Greenpeace turut menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang masih membuka peluang penambahan pembangkit berbahan bakar fosil. Rencana tersebut mencakup pembangunan PLTU baru hingga 6 gigawatt (GW) serta ekspansi pembangkit gas sebesar 10,3 GW.
Laporan terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) bersama Greenpeace Indonesia mengungkap sistem ketenagalistrikan nasional masih mengalami carbon lock-in. Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika kebijakan dan infrastruktur kelistrikan secara struktural mempertahankan ketergantungan terhadap energi fosil.
Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menilai penambahan kapasitas pembangkit fosil justru memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap sumber energi penghasil emisi.
“Jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya. Penambahan pembangkit fosil baru akan mendorong Indonesia dalam jeratan fosil yang lebih lama, serta menghambat transisi energi,” ujar Yuyun.
Rencana FSRU Serangan Dikhawatirkan Ganggu Ruang Hidup Nelayan
Di Bali, persoalan ekspansi energi fosil tidak hanya menyangkut kebijakan kelistrikan, tetapi juga keberlanjutan ruang hidup masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah merencanakan penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 1.550 megawatt (MW). Untuk menopang operasional pembangkit tersebut, pemerintah juga merencanakan pembangunan FSRU baru di Serangan dengan kapasitas penyimpanan LNG mencapai 145.000 meter kubik.
Rencana pembangunan fasilitas tersebut telah mendapat penolakan masyarakat adat Desa Serangan dan Desa Intaran. Warga mengkhawatirkan keberadaan infrastruktur LNG akan mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem pesisir yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Yuyun menegaskan, pembangunan fasilitas LNG di kawasan selatan Bali berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
“Penambahan fasilitas LNG di selatan Bali, justru akan mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta berdampak pada habitat penyu. Hentikan gas fosil, dan segera fokus di terbarukan,” tegas Yuyun.
Selain persoalan ruang tangkap nelayan, Greenpeace mengingatkan pembangkit listrik berbahan bakar gas tetap menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2) dan berpotensi melepaskan metana.
Gas metana memiliki kemampuan memerangkap panas hingga 86 kali lebih kuat dibandingkan CO2 dalam periode 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer.
Risiko kebocoran metana juga dapat terjadi sepanjang rantai pasok LNG, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran menuju pembangkit listrik.
Potensi Energi Surya Bali Capai 10,9 GW
Di tengah rencana ekspansi pembangkit gas, Greenpeace menilai Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, khususnya tenaga surya.
Potensi energi surya di Pulau Dewata diperkirakan mencapai 3,3 hingga 10,9 gigawatt (GW). Angka tersebut dinilai menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengalihkan prioritas pembangunan energi dari bahan bakar fosil menuju sumber energi bersih.
Greenpeace mendorong pemerintah merealisasikan visi Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih melalui kebijakan konkret. Pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi prioritas, bukan sekadar slogan pembangunan.
“Bali memiliki potensi energi surya hingga 3.3-10.9 GW. Dengan potensi sebesar itu, pembangunan pembangkit listrik berbasis gas fosil seharusnya tidak lagi menjadi pilihan,” ujar Yuyun.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, pemerintah Indonesia meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GWp di Bali. Namun, hingga kini, regulasi dan rencana implementasi terperinci untuk merealisasikan target tersebut belum disampaikan secara terbuka.
Greenpeace menilai target pengembangan PLTS 100 GWp berisiko tidak optimal apabila sistem kelistrikan nasional masih bergantung pada infrastruktur energi fosil. Karena itu, pembangunan energi surya perlu dibarengi perubahan kebijakan kelistrikan, termasuk penghentian ekspansi pembangkit berbahan bakar fosil.
Dalam forum negosiasi COP 31, rancangan keputusan pada pekan pertama juga telah memuat solusi transisi dari bahan bakar fosil dalam sistem energi.
Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah mendukung kesepakatan tersebut melalui percepatan transisi energi yang adil, teratur, dan merata. Desakan itu juga mencakup penyediaan pendanaan publik yang memadai, kewajiban korporasi besar penyumbang emisi untuk membiayai transisi energi, serta penghentian promosi teknologi yang dinilai keliru seperti Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).(*)
Pewarta: I Putu Nova Anita Putra
