Singaraja, koranbuleleng.com | Coba cari, kini di desa-desa apakah masih semua desa mendirikan papan nama atau plang nama baik yang permanen dari beton atau dari kayu yang berisikan tulisan 10 program pokok PKK. Kami sulit sekali menemukannya, hanya untuk memotretnya. Foto diatas ditemukan di internet.
Sepertinya, plang-plang nama itu secara perlahan hilang di era kekinian. Apalagi ditengah meningkatnya anggaran pemerintahan, banyak kantor-kantor desa yang berwajah baru sehingga papan nama yang berisikan 10 program pokok PKK itu hilang karena sebagian besar banyak yang dibongkar. Di era kekinian ini, masihkan 10 program pokok PKK itu bisa menjadi landasan keluarga ditengah era masyarakat yang semakin individulistis.
Lalu, dalam peringatan HKG ke-45 di area Pelabuhan Buleleng, Singaraja, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika sempat mengungkapkan kalau dirinya sempat berfikir untuk membubarkan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) ketika menjabat Gubernur Bali diperiode pertama di tahun 2008. Pastika mengaku, kala itu, Dia belum tahu apa itu PKK.
Dalam benak Pastika kala itu, PKK hanya diketahuinya sebagai Perempuan Kurang Kerjaan. Itu jelas diutarakan Made Mangku Pastika ketika memberikan pidato saat puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-45 yang dipusatkan di gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja areal Pelabuhan Buleleng, Kamis 23 Maret 2017 lalu.
Namun Dia urung membubarkan PKK ketika mendapatkan penjelasan lebih dalam lagi bahwa keberadaan PKK sangat penting bagi kemajuan bangsa ini.
“Dulu, maaf ini dulu. Tahun 2008 waktu saya pertama kali menjadi gubernur. Saya belum mengerti apa itu PKK, sampai –sampai saya bilang yang pertama kegiatan saya jadi gubernur membubarkan PKK. Dulunya saya tahu PKK itu perempuan kurang kerjaan, ternyata tidak. PKK itu sangat bermanfaat dalam rangka mengimplementasikan program kegiatan oleh pemerintah, pusat propinsi dan kabupaten sampai tingkat desa dan kelurahan.” terang Pastika
Gubernur mendorong agar akselerasi PKK bisa ditingkatkan untuk kesejahteraan keluarga. Kegiatannya disesuaikan dengan era kekinian. Misalnya, maslaah pencegahan narkotika, perkelahian dan tawuran pelajar.
“Ya, harus disesuaikan dengan era kekinian. PKK itu sangat mulia untuk kesejahteraan keluarga,” aku Pastika saat ditemui usai membuka HKG.
Bila kembali ke masa lalu, PKK di Indonesia eksis karena bermula dari sebuah gerakan pembangunan masyarakat melalui seminar Home Economic di Bogor pada Tahun 1957. Dalam seminar itu menghasilkan 10 rumusan segi kehidupan keluarga yang kemudian ditetapkan sebagai kurikulum Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang diajarkan sekolah – sekolah dan pendidikan masyarkat
Pada bulan Mei 1962 di desa Salaman, Kabupaten Magelang didirikan Pusat latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM) untuk menyebarluaskan 10 Segi Kehidupan keluarga itu.
Sekitar tahun 1967 kehidupan masyarakat Dieng Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan karena banyak yang menderita Honger Odeem (HO).
Kondisi itu membuat istri gubernur Jawa Tengah, Isriati Moenadi memprakarsai pembentukan PKK di Jawa Tengah, dari tingkat Provinsi sampai ketingkat Desa dan Kelurahan dengan susunan pengurus terdiri dari unsur-unsur Isteri Pimpinan Daerah Tokoh-tokoh masyarakat, Perempuan dan Laki-laki. PKK kala itu diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat mulai dari keluarga dengan pola 10 Segi Pokok PKK secara Intensif.
Dari kondisi itu, terbentuklah PKK di Indonesia sampai saat ini dengan dikuatkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Dari keberhasilan PKK di Jawa Tengah, Presiden RI menganjurkan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud agar PKK dilaksanakan di daerah-daerah seluruh Indonesia yang tertuang dalam surat kawat Mendagri No. SUS.3/6/12, tanggal 27 Desember 1972.
Selanjutnya gerakan PKK diatur dan bina oleh Departemen Dalam Negeri yang dikaitkan dengan Pembinaan Lembaga Sosial Desa, dengan berdasarkan Kepres No: 28 Tahun 1980.
Seperti dikatakan oleh Gubernur Pastika, PKK kini dituntut untuk terus menyelaraskan organisasinya sesuai dengan era kekinian. Seperti apa PKK harus bergerak di era keinian untuk mensejahterakan keluarga dan masyarakat secara umum?. Ketua Tim Penggerak Propinsi Bali, Nyonya Ayu Pastika mengatakan organisasi PKK harus mengurangi program-program seremonial namun menjalankan program pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan potensi dan lingkungan di daerah.
Diyakini, kalau memang pembinaan baik maka program pemberdayaan juga akan sukses. “Tetapi bukan hanya PKK yang ikut mensejahterakan masyarakat, tetapi masyarakat juga harus ikut aktif. Kita bersama-sama ikut mensukseskan program pemerintan bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya.” ujar Ayu Pastika.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, Nyonya Aries Suradnyana menjelaskan akan tetap berpatokan pada sepuluh program pokok PKK. Sepuluh program pokok PKK tersebut merupakan hal yang sederhana yang terpenting adalah menggerakan masyarakat ditingkat terbawah harus lebih terstruktur.
“Ya program kita ke depan tetap mengacu pada Sepuluh Program Pokok PKK. Namun, kita akan tata sehingga semakin terstruktur dan semakin greget untuk menggerakkan masyarakat,” imbuh Aries Suradnyana.
10 program pokok PKK yang dimaksudkan Arie Suradnyana yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat.
Buleleng sebagai tuan rumah Peringatan HKG ke-45 emmaerkan sejumlahpotensi daerahnya mulai dari hasil bumi dan kerajinan khas Buleleng. “Kita bisa lebih menggali lagi dan memamerkan potensi kita. Masing-masing kecamatan akan terpromosikan melalui pameran yang ada. Selain itu kita juga bisa mengetahui potensi yang ada di kabupaten lain,” jelasnya. Dalam peringatan HKG PKK di Buleleng, Kabupaten lain juga memamerkan segala bentuk potensi kedaerahannya. |NP|
