Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng mengklaim telah menurunkan angka kemiskinan di wilayah utara Pulau Bali ini. Jumlah warga miskin di Buleleng pada tahun 2013 tercatat 40,30 ribu jiwa dan turun hingga ke angka 37,48 ribu jiwa di tahun 2017, atau 6,31 persen turun menjadi 5,74 persen.
Penurunan angka kemiskinan itu diungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng (TKPK) melibatkan sejumlah OPD/BUMD di lingkungan Pemkab Buleleng, di gedung IV Kantor Bupati Buleleng, Selasa 24 April 2018. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra didampingi Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka.
Peran TKPK ini sangat strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peran itu tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulanan kemiskinan sebagaimana telah diubah peraturan Presiden nomor 96 tahun 2015, dan Permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang pembentukan. Tim ini juga merancang program-program strategis untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra langsung menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng. Sutjidra mengatakan raoat ini sebagai sebuah koordinasi dalam melakukan penangulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
Dalam empat tahun terakhir, TPKP sudah melakukan pola penanggulangan yang cukup komprehensif sehingga angka kemiskinan di Buleleng bisa turun dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
Sutjidra meminta agar lembaga terkait, yakni Dinas Statistik terus melaksanakan laporan tahunan yang berkaitan angka kemiskinan di Buleleng. Sementara kantor dinas lainnya juga harus mampu menjabarkan melakukan upaya strategis sesuai dengan tugas lembaga.
“Kita buat perencanaan yang sebaik – baiknya, Evaluasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan juga harus berjalan dengan baik,” katanya.
Evaluasi itu dipelrukan supaya menemukan angka yang riil. Kata Sutjidra, karena kadangkala angka kemiskinanini juga awan sekali dipolitisasi.
“Jadi ini akan kita evaluasi kembali, berapa angka – angka yang sebenarnya dari angka kemiskinan di kabupaten Buleleng, supaya tidak ini di politisi terus,“ tutupnya.
Sementara itu sekretaris TKPK Kabupaten Buleleng yang juga kepala Bappeda Kabupaten Buleleng Gede Darmaja, mengungkapkan evaluasi yang dilkaukan dalam beberapa bidang penanguangan kemiskinan, mulai dari perencanaan & penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, serta melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dari stakeholder terkait program percepatan penanggulangan kemiskinan serta berbagai inovasi kebijakan dalam menangulangi kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
Dharmaja mengatakan pad atahun 2014 pernah terjadi peningkatan kemiskinan akbat dari kebijakan pengurangan subsidi BBM Pemerintah sehingga terjadi kenaikan harga bahan pokok berdampak langsung pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. |RKB/R|
