Fasilitas umum perumahan |FOTO : Yoga Sariada|
Singaraja, koranbuleleng.com | Kepatuhan para pengembang kawasan perumahan untuk kewajiban menyerahkan fasilitas umum (fasum) masih belum maksimal. Pasalnya, masih banyak fasum yang dibuat justru belum diserahkan, sehingga ketika ada kerusakan, Pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan.
Penyerahan fasilitas umum (fasum) dari pihak pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah memang menjadi kewajiban, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah. Hanya saja realitanya saat di Kabupaten Buleleng, banyak pengembang yang belum menyerahkan sarana yang mereka bangun.
“Tujuannya sebenarnya bukan ingin menguasai. Tapi kami ingin menjamin pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang ada di lingkungan pemukiman itu bisa berkelanjutan. Ini juga kan bisa berdampak pada pengembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat,” jelas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng Ni Nyoman Surattini.
Dinas Perkimta Buleleng akan segera melakukan pertemuan dengan asosiasi pengembang perumahan di Buleleng. Asosiasi itu yakni Himpunan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera), Real Estate Indonesia (REI), dan Pengembang Indonesia.
Selain itu, Dinas Perkimta juga telah membentuk tim yang bertugas melakukan verifikasi keberadaan fasilitas umum yang dibangun oleh pengembangan perumahan. Mulai dari jalan, ruang publik berupa lapangan dan sarana ibadah, ruang terbuka hijau, jaringan listrik, jaringan telepon, serta sarana utilitas berupa saluran limbah dan saluran air minum. Sehingga diharapkan Asosiasi itu bersedia menyerahkan fasum yang mereka bangun pada pemerintah.
“Masalahnya ketika fasilitas itu rusak, warga mengeluhnya pada pemerintah. Sedangkan kami belum bisa memperbaiki, karena itu belum diserahkan pengelolaannya pada pemerintah,” ujar Surattini. |RM|
