Singaraja, koranbuleleng.com | Sebanyak 95 tower yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng tidak mengantongi izin alias bodong. Dari kondisi itu, Buleleng kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng hingga Rp665 juta. Asumsinya pengenaan biaya perijinan pembangunan untuk satu unit tower mencapai sekitar Rp7 juta.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Made Kuta mengatakan dari total 268 tower sebanyak 95 tower tak berizin. Pemilik tower yang belum mengantongi izin sudah sempat dipanggil.
95 tower tak berizin itu, tersebar di beberapa titik. Yakni di Kecamatan Gerokgak ada 20 tower, Kecamatan Seririt ada 6 tower, Kecamatan Busungbiu sebanyak 10 tower, Kecamatan Banjar ada 11 Tower.
Kemudian di Kecamatan Sukasada sebanyak 11 Tower, Kecamatan Sawan ada 3 tower, Kecamatan Kubutambahan ada 9 tower, lalu di Kecamatan Tejakula sebanyak 9 tower, dan terakhir di Kecamatan Buleleng ada 16 tower. Hingga saat ini, keberadaan tower bodong di Buleleng masih menjadi persoalan serius.
“Ketika kembali dilakukan pengecekan ada beberapa tower yang ternyata sudah berpindah tangan atau dijual oleh para pemilik. Ini sebabnya kesulitan untuk kembali melakukan pengecekan” katanya.
Dengan banyaknya tower yang kini kepemilikannya sudah berpindah tangan, maka selanjutnya pihaknya akan kembali melakukan proses validasi, agar benar-benar nantinya bisa diambil tindakan penyegelan atau pembongkaran terhadap tower yang tidak berizin.
“Kalau diakumulasi dari sisi pembayaran IMB, sekitar rata-rata Rp7 juta per Tower dikalikan 95 tower, potensi kehilangan PAD-nya sekitar Rp 665 juta,” lanjutnya.
Kedepan pihaknya akan kembali mendata, agar lebih valid. Sehingga pihaknya bersama tim Yustisi akan melakukan tindakan tegas. Namun sebelum melakukan tindakan tegas, tetap akan diupayakan koordinasi dengan pemilik tower untuk segera mengurus izin tersebut.
“Kami sebenarnya sudah laporkan kepada pihak Satpol PP. Tapi kalau membongkar, itu sulit karena harus satu-satu dan harus mempunyai anggaran cukup karena perlu orang teknis. Makanya kami akan validasi kembali” pungkasnya. |ET|
