Singaraja, koranbuleleng.com | Aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Buleleng terancam mendapatkan sanksi jika mengambil cuti saat akhir tahun. Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng mengambil kebijakan ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di libur perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk penyebaran COVID-19 varian terbaru.
Sekda Buleleng Gede Suyasa mengatakan, kebijakan yang diambil juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
Mengenai sanksi yang akan diberikan, Suyasa menyampaikan akan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketika ASN mengambil cuti kemudian melakukan perbuatan berbahaya terhadap penanganan COVID-19 akan menjadi penilaian untuk sanksi yang akan diberikan.
“Sanksi nanti dari kita, melihat dari kesalahan yang dilakukan.” ujar Suyasa, Selasa 30 November 2021
Suyasa menambahkan, ada pengecualian terhadap ASN yang ingin mengambil cuti namun dengan alasan yang jelas. Misalnya yang bersifat urgen yakni sakit keras atau ingin berobat keluar negeri. Namun, pihaknya tetap merapatkan hal ini dengan OPD terkait, apakah diizinkan untuk cuti atau tidak.
“Cuti sembahyang juga tidak ada. Kalau hari raya nasional kan sudah tanggal merah. Jadi tidak termasuk cuti” imbuh Suyasa
Selain larangan cuti, pihaknya juga akan melakukan pengetatan aktivitas di masyarakat seiring pemberlakukan PPKM level III pada pertengahan Bulan Desember 2021.
Pihaknya akan melakukan rapat bersama bupati Buleleng untuk menjabarkan hal-hal apa saja yang ditekankan di masyarakat terkait pelaksanaan PPKM level III.
“Tetap yang menjadi kunci adalah penerapan protokol kesehatan di tambah vaksinasi. Maka dari itu kami harap kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, mungkin seperti itu,” pungkas Suyasa. |ET|
