Singaraja – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat langkah mitigasi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat di musim hujan tahun ini. Langkah strategis dilakukan melalui rapat terpadu yang dipimpin Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, bersama seluruh pemangku kepentingan lintas sektor, Jumat (17/10).
Rapat yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh instansi vertikal, kementerian, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Pertemuan tersebut membahas kesamaan langkah dalam menekan risiko bencana, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi kebencanaan.
Ariadi menegaskan, karakteristik wilayah Buleleng yang ‘Nyegara Gunung’ menjadi tantangan tersendiri karena rentan terhadap berbagai jenis bencana. Berdasarkan rilis Stasiun Klimatologi Bali, awal musim hujan tahun 2025 diprediksi terjadi pada minggu kedua Oktober di beberapa wilayah Buleleng. Kondisi ini memerlukan kesiapsiagaan terpadu dari semua pihak.
“Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan, kekeringan, serta tanah longsor patut kita tanggulangi dengan langkah yang terukur dan menyeluruh. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,” jelas Ariadi.
Ia juga menyoroti pentingnya perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Faktor manusia menjadi salah satu pemicu terbesar dalam meningkatnya risiko bencana. Ariadi mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan drainase, sungai, dan pantai.
“Kegiatan Jumat bersih yang telah berjalan di lingkungan masing-masing merupakan langkah konkret pencegahan banjir. Kesadaran dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) harus menjadi kebiasaan bersama,” ujarnya.
Melalui sinergi lintas lembaga, BPBD berharap mitigasi bencana di Kabupaten Buleleng semakin konkret. Pemetaan wilayah rawan, deteksi dini potensi bencana, serta penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul aman menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Ariadi juga mendorong pelaporan rutin kondisi wilayah yang berpotensi mengalami bencana hidrometeorologi dan penataan lingkungan melalui gotong royong bersama masyarakat.
Stakeholder nasional dan daerah turut berkontribusi dalam rapat tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum RI melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida menjelaskan pengelolaan banjir sesuai kewenangan, sementara Dinas PUTR Buleleng memaparkan peta risiko banjir dan langkah antisipatif terhadap drainase di wilayah perkotaan.
BMKG turut menyampaikan prediksi musim hujan 2025–2026, sedangkan UPTD KPH Bali Utara dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali menekankan pentingnya perlindungan hutan dari cuaca ekstrem. Di sisi lain, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyoroti potensi serta langkah pencegahan pohon tumbang di ruas jalan nasional yang rawan.
Langkah terpadu ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak sosial-ekonomi akibat bencana hidrometeorologi di Buleleng. (*)
Pewarta : I Putu Nova Anita Putra
