Singaraja, koranbuleleng.com| Pemerintah Kabupaten Buleleng berada dalam posisi krusial setelah proyeksi keuangan 2026 menunjukkan adanya kekurangan anggaran signifikan. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah efisiensi yang berpotensi memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama satu tahun penuh.
Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, mengungkapkan bahwa tekanan fiskal mulai terasa sejak adanya penurunan transfer keuangan daerah dan desa pada tahun 2026. Penurunan itu mencapai Rp25,17 miliar, ditambah penyusutan Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi sebesar Rp30 miliar untuk Buleleng.
Menurutnya, total kekurangan anggaran mewajibkan Pemkab Buleleng melakukan efisiensi lebih dari Rp50 miliar.
Sutjidra menegaskan bahwa tingginya belanja pegawai turut menjadi faktor penyebab. Komposisi belanja pegawai mencapai 43 persen APBD, menjadikan ruang fiskal semakin terbatas.
“Selain itu belanja pegawai juga berpengaruh. Terlebih gaji PPPK dibebankan pada Pemkab Buleleng. Mengenai hal ini, kami akan komunikasi ke pemerintah pusat, supaya tidak terjadi pemotongan DAU untuk pemkab Buleleng,” ujarnya, Senin, 8 Desember 2025.
Setelah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemkab Buleleng menyepakati rancangan efisiensi yang menyasar TPP aparatur sipil negara. “Rancangannya pemangkasan TPP ini setahun,” kata Sutjidra.
Namun, bukan seluruh pegawai yang akan terdampak pemangkasan tersebut. Menurutnya, hanya kelompok pegawai tertentu yang akan terkena potongan.
“Jadi pejabat-pejabat yang baru dilantik kemarin, mereka ‘ketiban’ pemotongan. Kalau yang (pegawai) kecil-kecil tidak (dipotong). Saya juga ada perasaan (tidak enak hati), tapi mau tidak mau ini harus dilakukan untuk menyelamatkan APBD,” ucapnya.
Selain TPP, sejumlah pos anggaran lain turut menjadi sasaran efisiensi. Pemotongan belanja operasional, mulai dari tingkat OPD, Bagian, hingga Kecamatan, akan dilakukan secara besar-besaran.
“Anggaran makan-minum organ-organ daripada Pemkab, semua dipotong sampai 75 persen. Selain itu anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga perjalanan dinas juga kena efisiensi,” terangnya.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap bergerak tanpa mengorbankan program prioritas daerah. Di tengah tekanan anggaran, Pemkab Buleleng tetap menegaskan bahwa program-program prioritas tidak akan dihentikan. Efisiensi yang dilakukan justru diarahkan untuk menopang kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah.
Sutjidra menekankan bahwa alokasi efisiensi akan difokuskan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
“Pemotongan ini selanjutnya untuk dana operasional, agar masing-masing (OPD) bisa tetap jalan,” ujarnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
