Denpasar, koranbuleleng.com | Komunikasi tatap muka (personal dialogue) ditegaskan tetap menjadi fondasi utama dalam membangun empati dan kepercayaan publik, bahkan di tengah derasnya arus digital. Komunikasi ini dinilai unggul dalam meredam konflik dan ujaran kebencian (hate speech) serta memperkuat legitimasi politik.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Hindu UHN IGB Sugriwa, Denpasar, Dr. I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos., M.Si, saat menutup talkshow bertajuk “Hate Speech Online: Regulasi Komunikasi Versus Kebebasan Berpendapat” di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali, Sabtu 13 Desember 2025.
”Secanggih apapun teknologi komunikasi, tatap muka tetap menjadi bentuk komunikasi paling manusiawi, berdaya empatik dan berkelanjutan,” tegas Hendrawathy Putri.
Keunggulan Tatap Muka Atasi Distorsi Digital
Menurut Hendrawathy, tatap muka memiliki keunggulan yang tidak dimiliki komunikasi digital, yaitu memungkinkan kehadiran emosi, ketulusan, dan niat baik yang terbaca langsung melalui bahasa tubuh, intonasi, dan kontak mata.
Ia juga menyoroti keefektifan tatap muka dalam mengatasi risiko misinformasi dan disinformasi.
”Tatap muka unggul dalam merespon risiko misinformasi dan disinformasi karena menyajikan pesan secara utuh, tanpa pemotongan konteks sebagaimana sering terjadi dalam komunikasi digital. Dengan begitu, komunikasi tatap muka minim distorsi dan salah tafsir,” jelasnya.
Lebih lanjut, dialog antarpersonal yang terjadi secara tatap muka mampu menurunkan agresivitas verbal yang sering muncul dalam ruang komunikasi tanpa nama di platform digital. Hal ini membuat tatap muka sangat efektif meredam konflik dan ujaran kebencian.
Memperkuat Legitimasi Politik
Dalam konteks komunikasi politik, kehadiran fisik dan dialog langsung mampu menguatkan ikatan sosial dan dukungan konstituen.
”Dalam komunikasi politik, tatap muka mampu menciptakan rasa diperhatikan dan diakui di pihak konstituen. Dengan begitu, legitimasi dan kepercayaan publik pada politisi sebagai komunikator, menjadi di mata publiknya,” kata Hendrawathy Putri.
Talkshow ini merupakan kegiatan rutin Prodi Magister Ilmu Komunikasi Hindu yang melibatkan 92 mahasiswa angkatan 2024 dan 2025 UHN IGB Sugriwa.
Acara ini menghadirkan dua narasumber utama: I Nyoman Budi Utama, S.H., Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, dan I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, S.Sn., M.Ars., Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Bali.
Widiana Kepakisan secara khusus mengajak mahasiswa untuk menjadikan media arus utama dan media penyiaran sebagai rujukan berita karena wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
”Dengan demikian, tidak ada berita hoaks dan ujaran kebencian pada media-media tersebut,” tutup Kepakisan. (*)
Pewarta : Tim
