Singaraja, koranbuleleng.com | Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Bali. Program nasional ini disebut telah terealisasi seratus persen di Pulau Dewata, menjadikan Bali sebagai provinsi tercepat dalam pembentukan koperasi berbasis desa dan kelurahan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Koperasi Merah Putih dalam mendukung Prioritas Nasional, sekaligus Penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Aset untuk Koperasi Merah Putih. Kegiatan berlangsung di Wantilan Taman Makam Pahlawan, Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Sabtu 13 Desember 2025.
Acara ini diikuti para pengurus Koperasi Merah Putih serta unsur kejaksaan, dan dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani serta Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang.
Gubernur Koster mengungkapkan, Bali memiliki 636 desa dan 80 kelurahan, dan seluruhnya telah membentuk Koperasi Merah Putih lengkap dengan kepengurusan serta pendaftaran resmi. “Bali paling cepat mencapai 100 persen,” ujarnya.
Menurut Koster, tantangan berikutnya adalah penyediaan aset berupa lahan dan gedung untuk mendukung operasional koperasi. Saat ini, baru 474 desa dan kelurahan yang telah memiliki aset yang bisa dimanfaatkan.
“Kekurangannya tengah kami upayakan dengan pemanfaatan lahan milik Pemprov Bali, pemerintah kabupaten/kota, maupun aset desa,” katanya.
Koster menargetkan penyediaan gedung koperasi dapat segera rampung agar proses berlanjut ke tahap penyediaan modal usaha. Dengan begitu, Koperasi Merah Putih benar-benar dapat menjadi badan usaha desa yang aktif dan produktif.
“Ini yang kami dorong dalam beberapa bulan ke depan sehingga semua instrumen lengkap dan koperasi bisa beroperasi. Targetnya tahun 2026 sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini wujud komitmen kami dalam mendukung kebijakan dan arahan Bapak Presiden. Kami kompak, cepat, dan solid bergerak melaksanakan arahan tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI atas perhatian besar terhadap pembangunan di Bali, khususnya dalam penguatan sistem hukum berbasis kearifan lokal.
“Kejaksaan Agung telah memberikan perhatian luar biasa bagi Bali, salah satunya melalui Bale Kertha Adhyaksa yang telah dituangkan dalam peraturan daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Bale Kertha Adhyaksa merupakan pendekatan hukum berbasis desa adat, sementara program Jaksa Garda Desa menyasar desa dinas. “Kalau Bale Kertha Adhyaksa di desa adat, Jaga Desa di desa dinas. Program untuk Bali jadi sangat lengkap. Bisa jadi Bali satu-satunya provinsi yang mendapat kehormatan seperti ini dari Kejaksaan Agung,” beber Koster.
Menutup sambutannya, Gubernur Koster menegaskan dukungan penuh Pemprov Bali terhadap pelaksanaan Bale Kertha Adhyaksa dan Jaga Desa. Ia menilai kedua program tersebut penting untuk memastikan pengelolaan dana APBN dan APBD berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Dalam kegiatan itu, Gubernur Koster juga menyerahkan bantuan CSR kepada Kelurahan Kubu, Desa Kayubihi, dan Desa Batur Selatan.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, program Jaga Desa memiliki keterkaitan erat dengan koperasi karena akan bersinggungan langsung dengan pengelolaan dana dalam jumlah besar.
“Jajaran kejaksaan bertugas memastikan dana tersebut dikelola dengan baik dan tidak digunakan sembarangan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang. Ia menegaskan bahwa melalui program Jaga Desa, kejaksaan mendukung penguatan Koperasi Merah Putih sebagai pilar kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Pembukaan Bimtek ditandai dengan pemukulan kentongan. Pada kesempatan tersebut, JAM-Intel Reda Manthovani juga mengunjungi kawasan hutan bambu di Desa Wisata Penglipuran.(*)
