Singaraja, koranbuleleng.com | Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Pemkab Buleleng atas prestasi yang diraih berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5 kali berturut-turut.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana,ST di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Selasa 1 Oktober 2019.
Dalam pengantarnya, Tri Budhianto menjelaskan capaian opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Buleleng telah terbukti akuntabilitasnya.
Kemenkeu RI Mengapresisasi konerja keuangan Pemkab Buleleng dalam bentuk penghargaan tersbeut. “Namun kerjanya belum selesai. Kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan,” terang Tri, mengingatkan.
Atas prestasi ini, setiap daerah mendapatkan reward. Menurut Tri, ada satu mekanisme transfer yaitu Dana Insentif Daerah (DID), syaratnya harus ada pencapaian WTP.
“Setahu saya tahun ini Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut. Jumlahnya bervariasi. Bisa sampai 50 Milyar tergantung capaiannya,” ujar Tri Budhianto.
Sementara itu, Bupati Agus Suradnyana mengungkapkan penghargaan ini untuk memancing peningkatan kinerja keuangan di internal Pemkab Buleleng agar akuntabilitas pengelolaan keuangan tetap terjaga dengan baik serta manfaat lain bisa dicapai.
Salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya. “Baik pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) ke depan untuk bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita,” ungkapnya.
Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini juga menyebut seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai keseimbangan Utara, Selatan, Timur, dan Barat sudah benar-benar terlaksana.
Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja. “Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan,” sebut Agus Suradnyana.
Penyampaian penghargaan dari Kemenkeu ini juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemkab Buleleng.
Kakanwil DJPb Bali, Tri Budhianto menjelaskan FGD ini digelar bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan APBN yang ada di Kabupaten Buleleng.
Ini termasuk transfer daerah yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja. Seperti DAK fisik dan juga Dana Desa. “Kita diskusikan apa yang terjadi dan bagaimana dinamikanya serta apa ya bisa kita lakukan untuk mengakselerasi pembangunan melalui dana transfer daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd yang mengikuti FGD menambahkan ke depan opini WTP diharapkan bisa diraih kembali dengan catatan-catatan yang lebih baik. Dengan kaitan itu, FGD ini dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang.
“Juga sebagai evaluasi dan referensi untuk menghadapi kendala-kendala oleh SKPD yang mengelola dana APBN,” tandas mantan Kepala Dinas Pendidikan ini. |R/NP|
