Singaraja, koranbuleleng.com| Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng akhirnya mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan program di tahun 2020 mendatang. Tambahan dana itu didapat setelah dilakukan penyisiran dana dari instansi lain, untuk dialokasikan ke Disdikpora Buleleng.
Kepala Disdikpora Buleleng Gede Dharmaja menjelaskan, tahun 2020 mendatang pihaknya mendapatkan tambahan dana senilai Rp11 miliar. Walaupun demikian, Ia mengaku jika tambahan anggaran itu masih kurang. Pasalnya, kebutuhan dana untuk pelaksanaan program untuk belanja tidak terikat mencapai Rp18,6 miliar, sehingga masih dibutuhkan dana sekitar Rp7,6 miliar.
Pun demikian, tambahan anggaran itu akan diprioritaskan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
“Dana itu untuk ujian sekolah, ujian nasional, PPDB, termasuk untuk pelatihan calon kepala sekolah (cakep) dan calon pengawas (cawas). Sebab dua tahun lagi, banyak kepala sekolah dan pengawas kita yang pensiun,” kata Dharmaja kamis, 28 November 2019.
Terkait dengan masih kurangnya anggaran, Dharmaja menyebut akan menyiasatinya, dengan menempatkan program prioritas pada APBD Induk 2020 dan dilaksanakan pada triwulan awal hingga ke-tiga. Sementara yang belum prioritas akan dilaksanakan pada triwulan akhir di tahun 2020.
“Kegiatan-kegiatan lain, ya kami tipiskan dulu (anggarannya), atau kami tunda. Misalnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi, kami geser ke triwulan keempat. Nanti kami ajukan tambahan di APBD perubahan tahun depan,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terkena dampak rasionalisasi anggaran mencapai Rp40 miliar lebih. Sejumlah program kegiatan pun terancam terganggu, diantara pelaksanaan PPDB dan Ujian Nasional.
Dari data yang diperoleh menyebutkan, total anggaran yang diterima Disdikpora tahun 2020 mendatang sebesar Rp154 miliar. Nilai tersebut sudah melalui pemangkasan sebesar Rp40 miliar lebih. Dari dana tersebut, sebagiannya dimanfaatkan untuk belanja tidak terikat. |RM|
