Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana bersama anggota DPRD Buleleng dari Fraksi Nasdem usai penyampaian pandangan fraksi rapat paripurna DPRD Buleleng |FOTO : Rika Mahardika|
Singaraja, koranbuleleng.com| Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Buleleng mengaku kecewa, lantaran program hibah bantuan sosial (bansos) tahun 2020 yang diajukan masing-masing anggota dewan tidak bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran dalam APBD Kabupaten Buleleng.
Dari kekecewaan itu, Fraksi Nasdem berjanji akan mengawasi penggunaan anggaran untuk penanganan COVID 19. Jika ada potensi penyimpangan, akan langsung menggagas pansus di DPRD Buleleng. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana justru menanggapi santai dan tanpa beban atas kekecewaan fraksi Nasdem dalam pandangan fraksinya.
Fraksi Nasdem menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020.
Juru bicara Fraksi Nasdem Made Jayadi Asmara menyampaikan pandangan fraksi, dalam rangka mendukung kebijakan nasional terhadap penanganan, pengendalian dan penanggulangan dampak pandemi COVID 19, telah menyetujui refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.
Kemudian, pada saat rapat Badan Anggaran dengan TAPD, fraksi Nasdem menyampaikan agar dana hibah yang diusulkan pada 2019 dalam anggaran Induk 2020 agar bisa terealisasi. Namun sayangnya, usulan tersebut tidak bisa diakomodir oleh pemerintah daerah melalui TAPD karena tidak ada sumber dana untuk mendanai penyaluran Dana Hibah tersebut.
Fraksi Nasdem menilai anggaran berkurang tentu akan berdampak pada eksekusi program dan kegiatan yang telah dicanangkan termasuk pula penyaluran dana hibah yang difasilitasi DPRD. Pihaknya sangat meyakini bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan dana hibah tersebut untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
Dari keputusan tersebut, Jayadi Asmara yang juga Sekretaris Fraksi Nasdem mengaku sulit menerima keputusan pemerintah daerah untuk tidak merealisasikan dana hibah yang sudah berproses sejak tahun 2019. “Kita sangat kecewa karena kekecewaan kami mewakili kekecewaan masyarakat, apalagi SK penetapan penerima hibah Bansos sudah turun. Ini kan menyangkut juga komitmen kita kepada masyarakat, mengabaikan janji ini juga menyangkut lembaga terhormat, kami merasa malu sekali dana hibah itu tidak bisa terealisasi,” ujarnya.
Karena itulah, Fraksi Nasdem mengaku akan lebih “memelototi” realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dimanfaatkan untuk percepatan penanganan COVID 19 di Kabupaten Buleleng. Bahkan jika dikemudian hari nanti Fraksi NasDem menemukan adanya indikasi penyimpangan penggunaan anggaran di saat pandemi, maka Fraksi Nasdem akan mendorong terbentuknya pansus untuk menyelidiki indikasi penyimpangan anggaran kepada pihak yang menyalahgunakan anggaran tersebut.
“Kami sebagai lembaga DPRD menjalankan fungsi pengawasan, kita berharap Eksekutif bisa melakukan implementasi kebijakan secara transparan dan akuntabel. Jika nanti kami temukan ada indikasi penyimpangan ya membentuk pansus, kalau tidak ada kan tidak. Biasanya ada yang suka memancing di air keruh dengan memanfaatkan situasi ini,” tegas Jayadi.
Menanggapi pemandangan umum fraksi atas kekecewaan karena tidak adanya realisasi hibah bansos di tahun 2020 ini, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyebut jika kewenangan pemberian hibah bansos yang difasilitasi Anggota DPRD sepenuhnya adalah kewenangan Bupati. Bahkan, Agus Suradnyana dengan nada ketus mewacanakan tidak ada hibah bansos di tahun mendatang.
“Tahun depan bila perlu tidak perlu ada hibah, ga ada DPR yang punya hibah, Bupati yang punya hibah, kan lebih baik realisasi program. kalau ga ada hibah juga gpp kan lebih baik susun program, mau ada mau ga (hibah bansos, red) itu urusan saya,” ketusnya.
Terkait dengan pengawasan realisasi BTT yang akan dilakukan Fraksi Partai Nasdem, Agus Suradnyana menjawab dengan santai dan mempersilahkan hal itu. Apalagi, selama ini dalam proses realisasi disebutnya sudah sesuai dengan regulasi dan ada pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Buleleng.
“Bagus dong, tanpa periksa juga kita sudah ada pendampingan dari Kejaksaan. Bagus, bagus, kalau anggaran COVID, setiap pengadaan barang, semua melalui mekanisme pendampingan kejaksaan. kita sudah paham betul itu karena protapnya seperti itu selalu diingatkan,” ujarnya. |RM|
