Warga Desa Sumberklampok menerima sertifikat tanah dari pemerintah | FOTO : Istimewa|
Singaraja, koranbuleleng.com | Warga Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak mulai menerima sertifikat tanah. Dari total 1.615 Bidang tanah, tercatat sekitar 30 sertifikat diserahkan secara simbolis oleh BPN Provinsi Bali dan BPN Buleleng.
Sementara sisanya rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Perbekel Sumberkelampok, Wayan Sawitra Yasa saat dikonfimasi melalui sambungan telepon mengatakan, penyerahan sertifikat secara simbolis dilakukan pada Minggu 9 Mei 2021 pukul 16.00 wita sore.
Puluhan sertifikat itu diserahkan di kantor Perbekel Sumberkelampok. Sebagian besar sertifikat akan diserahkan pada Bulan Juni mendatang. Ia menyebut penyerahan bisa saja dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hanya saja ia tidak mengetahui pasti dimana lokasi penyerahannya.
“Tempat kami belum tahu. Katanya yang menyerahkan Pak Presiden,” katannya
Sebelumnya, warga Sumberkelampok dan pemerintah sudah sepakat dengan skema 70:30. Dimana, dari luas lahan 612,72 hektar sudah digunakan untuk fasilitas umum seperti jalan seluas 33,37 hektar dan pemukiman seluas 65,55 hektar.
Selebihnya sekitar 514 hektar inilah dibagi dengan skema 70:30. Sebanyak 70 persen atau 359,8 hektar diserahkan pada 928 kepala keluarga yang ada.
Sisanya 30 persen atau 154 hektar diserahkan pada pemerintah provinsi Bali. Lahan milik Pemprov seluas ini lokasinya berada di sebelah utara desa, dan membentang dari daerah Tegal Bunder sampai Teluk Terima.
Ratusan hektar lahan yang disertifikatkan oleh BPN tersebut dibagi menjadi 1.615 bidang lahan.
“Pembagian luasan lahan mengacu pada sistem pecahan. Dimana, ada Kepala Keluarga (KK) utama, Pecahan satu, pecahan dua (laki-laki), pecahan perempuan, eks trans, pecahan baru dan penyakap” lanjutnya
Kusus KK utama atau pecahan satu mendapatkan bagian sebesar 85 are. Jumlah ini mencapai 252 KK. Kemudian untuk pecahan satu sebutnya akan mendapatkan 60 are, jumlahnya mencapai 123 KK.
Sedangkan Untuk pecahan dua (laki-laki) mendapat bagian 40 are dengan jumlah 193 KK, pecahan perempuan mendapat 29 are sebanyak 84 KK, eks trans 24 are sebanyak 22 KK, pecahan baru 4 are sebanyak 180 KK dan penyakap 3 are, sebanyak 74 KK.
Kini warga Sumberkelampok bisa bernafas lega. Terlebih, konflik agraria antara warga Sumberkelampok dengan pemerintah ini sudah terjadi sejak 1960 silam. Puncaknya warga pun sempat melakukan aksi demonstrasi dengan memblokade jalan nasional yang menghubungkan Gilimanuk dengan Singaraja pada tahun 2013 lalu. |ET
