Singaraja, koranbuleleng.com | Pagi yang berbeda terasa di Lapangan Taman Kota Singaraja, Jumat 20 Juni 2025. Ratusan baju putih tampak memenuhi area lapangan. Namun bukan hanya itu yang menarik perhatian. Di sepanjang Jalan Ngurah Rai, deretan bemo yang biasanya jarang terlihat kini beriringan datang dari arah timur, membawa para pegawai menuju momen penting: penyerahan Surat Keputusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SK PPPK).
Sebanyak 30 bemo disiapkan dari Kantor Bupati Buleleng untuk mengangkut 256 pegawai dari lingkungan Setda. Sekretaris Daerah Gede Suyasa ikut dalam iring-iringan itu. Menurutnya, penggunaan bemo dipilih untuk menghindari kepadatan kendaraan di sekitar lokasi acara.
“Seluruhnya bisa diangkut dan hasilnya memang terlihat, tidak terjadi kekroditan di seputaran Taman Kota. Jalan tetap lancar karena tidak ada kendaraan pribadi parkir,” jelasnya.
Langkah ini juga membawa manfaat sosial. Di tengah lesunya jumlah penumpang, sopir bemo mendapat berkah dari kebijakan ini. Tidak hanya dari Setda, beberapa OPD turut berinisiatif mengantar pegawainya. Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng misalnya, mengangkut stafnya menggunakan armada damkar lawas yang biasa dipakai untuk edukasi anak-anak.
Penyerahan SK PPPK ini menjadi momen bahagia bagi 3.692 pegawai. Salah satunya adalah Made Budiarta, 42 tahun. Duduk di kursi roda di barisan depan, Budiarta tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.
Ia telah mengabdi sejak 2005 sebagai pegawai kontrak dan kini resmi menerima SK sebagai PPPK. “Saya sangat bersyukur Pemkab Buleleng membuka peluang bagi semua kalangan, termasuk disabilitas. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di bidang seni, olahraga, dan lainnya,” tuturnya.
Namun tidak semua yang lulus seleksi bisa menerima SK. Plt. Kepala BKPSDM Buleleng, I Nyoman Wisandika menyebutkan, ada delapan pegawai yang dinyatakan batal menerima SK. Lima orang meninggal dunia, dua mengundurkan diri, dan satu diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat pungli saat menjabat sebagai guru di bawah naungan Disdikpora Buleleng.
“Yang dikenakan tindakan disiplin sudah diberhentikan oleh kepala dinasnya. Dua lainnya digantikan oleh peserta cadangan di bawahnya,” katanya.
Wisandika menambahkan, tujuh formasi yang kosong akan diisi setelah seleksi PPPK tahap II selesai. Kepastian pengisiannya menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Formasi yang kosong masih menunggu hasil seleksi tahap dua. Kita menyesuaikan regulasi dari pusat,” tutupnya. (*)
Pewarta : Kadek Yoga Sariada
