Singaraja, koranbuleleng.com| Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengakselerasi pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah pada tahun 2026. Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah proyek strategis telah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat sektor pertanian, sekaligus mempercantik wajah Buleleng sebagai daerah tujuan wisata dan pusat aktivitas masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPERKIM) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, menjelaskan bahwa seluruh kebutuhan infrastruktur baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan telah dipetakan berdasarkan tingkat prioritas.
“Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan,” ujarnya, Selasa, 23 Juni 2025.
Tahun ini, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berat mulai mendapat penanganan, termasuk akses jalan di Desa Lemukih yang berada di sekitar kawasan Menara Turyapada.
Setelah sebelumnya pengerjaan dilakukan pada bagian atas ruas jalan tersebut, kini pemerintah melanjutkan perbaikan pada bagian bawah yang kondisinya dinilai cukup memprihatinkan dan menjadi perhatian masyarakat.
Selain ruas jalan, dua jembatan juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan, yakni jembatan di Banyuasri dan Tejakula. Kedua fasilitas tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Tidak hanya berfokus pada infrastruktur transportasi, Dinas PUPRPERKIM juga mengarahkan perhatian pada sektor sumber daya air. Sebanyak 35 ruas jaringan irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan di Buleleng akan direhabilitasi guna memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi,” jelasnya.
Program tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian yang selama ini menjadi salah satu sektor penopang ekonomi masyarakat Buleleng.
Di sektor penataan kawasan, Pemkab Buleleng menempatkan kawasan Titik Nol Singaraja atau Tugu Singa Ambara Raja sebagai salah satu proyek prioritas tahun ini. Penataan dilakukan untuk memperkuat identitas kota sekaligus menciptakan ruang publik yang lebih representatif bagi masyarakat.
Sementara itu, kawasan Lovina juga hampir menyelesaikan proses penataannya sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Lovina Festival. Penataan membentang dari Jalan Mawar hingga kawasan barat Tasik Madu dengan berbagai pembenahan fasilitas publik.
Pemerintah melakukan peningkatan aksesibilitas kawasan, memperbaiki sarana pendukung wisata, hingga memasang lampu tenaga surya yang dinilai lebih efisien dan mampu mengurangi beban APBD dalam jangka panjang.
“Lovina merupakan salah satu wajah pariwisata Buleleng. Karena itu, penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan,” katanya.
Transformasi wajah Kota Singaraja juga akan menyentuh kawasan Jalan Diponegoro hingga Pabean menuju Pelabuhan Buleleng. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat angkringan sekaligus ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berinteraksi dan beraktivitas.
Konsep yang diterapkan memungkinkan pelaku usaha kecil memanfaatkan area secara fleksibel. Pada siang hari kawasan tetap menjalankan fungsi utamanya, sementara pada malam hari akan berkembang menjadi pusat kuliner dan ruang berkumpul yang menyasar kalangan generasi muda.
Penataan kawasan Pelabuhan Buleleng akan diawali dengan revitalisasi Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja. Bangunan bersejarah tersebut direncanakan memiliki fungsi yang lebih luas sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan.
Ke depan, gedung tersebut dapat dimanfaatkan untuk rapat, pertemuan, pesta pernikahan, kegiatan olahraga, hingga mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali yang akan datang.
Meski berbagai program mulai berjalan, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam penanganan infrastruktur di Buleleng.
Dengan kemampuan anggaran yang tersedia saat ini, pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki sekitar 30 kilometer jalan rusak setiap tahun. Padahal, total panjang jalan rusak yang tersebar di Kabupaten Buleleng diperkirakan mencapai sekitar 300 kilometer.
Kondisi tersebut membuat pemerintah menerapkan strategi pemetaan dan skala prioritas agar pembangunan dapat dirasakan secara bertahap dan merata oleh masyarakat di seluruh kecamatan.
“Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai langkah cepat untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, Dinas PUPRPERKIM juga terus melakukan patching atau penambalan jalan berlubang di sejumlah titik yang membutuhkan penanganan segera.
Menariknya, Buleleng mulai mengembangkan teknologi aspal plastik sebagai solusi yang menggabungkan penanganan sampah dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
Inovasi tersebut telah diterapkan di beberapa ruas jalan, di antaranya di Desa Bengkala dan kawasan Pura Segara Rupek. Melalui teknologi ini, sampah plastik yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan diolah menjadi material campuran konstruksi jalan.
Selain membantu meningkatkan kualitas jalan, penggunaan aspal plastik juga berkontribusi dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan, Dinas PUPRPERKIM tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBD. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sejumlah warga bahkan telah menunjukkan kepedulian dengan melakukan swadaya dalam membantu penanganan infrastruktur di lingkungan masing-masing.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan mampu mempercepat terwujudnya infrastruktur yang lebih baik, aman, nyaman, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.(*/ads-kf)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
