Singaraja, koranbuleleng.com | Gubernur Bali, Wayan Koster mematangkan rencana pembangunan ekonomi dengan mengembangkan toko serba ada semacam minimarket yang dikelola oleh desa adat. Ini diklaim sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningktakan taraf ekonomi masyarakat di Bali.
Gubernur Koster mengatakan setelah terbitnya Pergub No 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali, pemerintah menata pemasaran produk lokal dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA). Salah satu unit usaha yang akan dijalankan BUPDA adalah toko serba ada yang saat ini sesungguhnya sudah dijalankan di beberapa desa.
“Yang sudah jalan kita tata, ada juga yang baru tapi memang harus melalui proses assesment,” ujar Gubernur Bali, Wayan Koster, usai menerima Bali Business Network (BBN) dan Perusahaan Daerah Provinsi Bali, di ruang kerjanya, Rabu 20 Februari 2019.
Koster berharap unit usaha ini nantinya tidak saja berjalan secara bisnis namun juga mencerminkan kearifan lokal Bali.
Namun Gubernur yang Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini berharap nantinya usaha tersebut tidak menggunakan istilah nama seperti ‘mart’ dan arsitekturnya mencerminkan budaya Bali.
Direktur BBN I Made Abdi Negara mengatakan pihaknya terus mematangkan konsep agar rencana ini bisa berjalan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin seperti program serupa di beberapa daerah yang hanya berjalan sebentar karena kurangnya keseriusan,” kata Abdi.
Oleh karena itu pihaknya menyiapkan konsep yang mencakup tiga aspek yakni manajemen, pelatihan dan pengawasan. BBN juga akan melakukan studi dampak sosial agar program ini nantinya bisa benar-benar diterima masyarakat dan tepat sasaran.
Sementara itu Dirut Perusda Bali Suryawan Dwimilyanto berharap kehadiran dan komitmen orang-orang yang berkomitmen di bidangnya akan membuat konsep ekonomi kerakyatan ini bisa segera terwujud.
Sementara ditempat terpisah, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), berkesempatan untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara Diskusi Publik terkait pembangunan Ekonomi Bali yang digelar oleh Mandiri Jaya Organizer di Hotel The Vasini, Denpasar.
Dalam paparannya, Wagub Cok Ace mengatakan bahwa dalam periode kepemerintahannya dengan Bapak Gubernur Wayan Koster menekankan pada visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama dan Gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. Sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Untuk itu dengan visi ini diharapkan dapat terwujud Era Bali Baru dengan tatanan kehidupan yang baru yakni Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, selain itu juga terbentuk tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama yakni Terpeliharanya Keseimbangan Alam, Manusia dan Kebudayaan Bali, Terpenuhinya Kebutuhan dan Harapan Krama Bali dan Terantisipasi Munculnya Permasalahan dan Tantangan Baru yang berdampak Positif dan Negatif”, ujarnya.
Dalam mendukung pemerataan pembangunan tersebut maka saat ini menurut Cok Ace, Pemprov Bali sedang mengembangkan Pembangunan Ekonomi Bali dengan mengedepankan Filosofi Padma Bhuawana yaitu mengembangkan Kab/Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki. Misalnya saja, Pengembangan Zona Utara yaitu Kabupaten Buleleng dan Bangli dengan Pengembangan Kawasan Konservasi. Lalu Pengembangan Zona Timur seperti Kabupaten Karangasem dengan Pembangunan Kawasan Spiritualnya, Pengembangan Zona Selatan yaitu Denpasar dan Badung dengan Kawasan Ekonominya, dan Pengembangan Zona Barat yaitu Kabupaten Tabanan dan Negara untuk pengembangan kawasan pertanian dan perikanan. Juga Pengembangan Zona Tengah yakni Kabupaten Gianyar dan Klungkung sebagai kawasan seni dan budaya.
“Untuk itu dengan pengembangan zona yang akhirnya mengacu pada konsep One Island One Managament and One Commando, diharapkan dapat mewujudkan Bali sebagai pulau dengan satu kesatuan dengan daerah yang saling mendukung, dan besar harapan saya dengan pengembangan potensi zona ini bisa terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh Bali tidak tumpang tindih seperti yang masih terjadi saat ini,”pungkasnya.
Dalam diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber Dirut BPR Kanti I Made Arya Amitabha, S.E., M.M yang menyatakan akan mendukung program pemerintah dalam mengembangkan prinsip pengembangan zona potensi kawsan tersebut. Namun dari sisi perbankan dimana BPR Kanti sebagai bank lokal akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai keperluan, seperti untuk pengembagan usaha, modal kerja, pembelian kendaraan, kepemilikan dan perbaikan rumah bahkan untuk keperluan insidentil seperti biaya berobat, hajatan atau keperluan pendidikan anak. Selain itu BPR berkomitmen mempermudah akses permodalan bagi UMKM melalui edukasi pendampingan usaha.
Selain itu Dr. Ketut Rasmini, S.E., M.Si., AK., CA selaku Dosen FEB Universitas Udayana Bali menyatakan bahwa peran perempuan di Bali memiliki kewajiban ganda selain mengurus rumah tangga juga ikut mencari nafkah karenanya kewajiban perempuan di Bali lebih beragam dibandingkan dengan perempuan lain di Indonesia. Maka tidak heran di Bali banyak asosiasi atau perkumpulan para pengusaha wanita antara lain IWAPI, Perwira, Apva, BKOW yang mayoritas pelaku usahanya adalah perempuan.
Sementara itu Wakil ketua Umum 1 IWAPI, Ni Wayan Parwati Asih, Spd, Mpd, menyatakan dukungannya terhadap program Nangun Sat Kerthi Loka Bali sebagai spirit pembangunan ekonomi Bali guna menunjang pembangunan nasional khususnya propinsi Bali. “Kami mendukung segala upaya yang dilakukan Pemprov Bali guna melindungi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pasar global” pungkasnya.|NP/r|
