More

    Nama Baik Putu Sugi Ardana Direhabilitasi, DKPP Tolak Pengaduan Redana

    Singaraja, koranbuleleng.com| Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menolak pengaduan Nyoman Redana, terkait dengan pengaduan dengan Nomor 088-P/L-DKPP/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.

    Pengaduan Nyoman Redana itu sebelumnya telah teregistrasi dengan perkara Nomor 93-PKE-DKPP/V/2019. Pengaduan itu dilayangkan atas ketidakpuasan pemohon atas laporan dugaan money politik kepada Bawaslu Buleleng paska pelaksanaan pungut hitung suara Pemilu 2019. Saat itu Redana melaporkan warga Desa Banjar Tegeha yang bernama Gede Subrata.

    Setelah melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi, Bawaslu Buleleng menyatakan laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti. Bawaslu menganggap laporan tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

    Dalam pasal itu disebutkan bahwa orang yang bisa dijerat tindak pidana pemilu adalah peserta pemilu, tim, dan pelaksana. Sementara Gede Subrata yang menjadi terlapor dalam kasus itu, bukan bagian dari unsur yang dimaksu dalam aturan tersebut. Atas dasar itulah, Redana mengadukan Bawaslu atas dugaan pelanggaran etika ke DKPP.

    Setelah melalui proses persidangan DKPP, Majelis Hakim kemudian membacakan putusan Perkara 93-PKE-DKPP/V/2019 dalam sidang yang berlangsung di ruang Siang DKPP Jakarta Pusat Rabu, 17 Juli 2019. Dalam Pembacaan Putusan, Ketua Majelis Sidang memutuskan Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng (Putu Sugi Ardana) Di rehabilitasi atau di Pulihkan Nama baik-nya dan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng Putu Sugi Ardana menjelaskan, selama ini, Bawaslu melakukan penanganan laporan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang diputuskan Majelis Sidang DKPP sesuai dengan yang diharapkan.

    Ia pun mengapresiasi langkah pemohon dengan mengadukan Bawaslu Buleleng ke DKPP. Sehingga aduan in bisa dijadikan sebagai upaya untuk introspeksi diri, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus terhadap persoalan Pemilu.

    “Ini sebuah triger buat kami untuk introspeksi diri dan tentunya pembelajaran buat kita semua untuk bersama memahami peraturan tentang bagaimana proses penanganan pelanggaran tentang pemilu,” jelasnya.

    Senada disampaikan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Buleleng Kadek Carna WIrata. Ia pun mengajak semua pihak untuk menghormati keputusan.

    “Seseorang boleh saja menganggap kami dalam melakukan kewenangan tidak sesuai dengan ketentuan, tapi penilaian kami serahkan ke DKPP dan kita semua harus hormati keputusan tersebut,” ujarnya. |RM|

    Berita Terpopuler

    Upacara Yadnya Pemahayu Jagat Awali Tatanan Hidup Baru

    Gubernur Bali Wayan Koster dan Ny. Putri Suastini Koster mengikuti persembahyangan Upacara Pemahayu Jagat |FOTO : Istimewa| Karangasem,...

    Bumdes Rintis Produksi Dupa Ditengah Kelesuan Dunia Pariwisata

    Bumdes Giri Sedana sedang merintis produksi Dupa |FOTO : Edi Toro| Singaraja, koranbuleleng.com |Usaha pembuatan dupa coba dikembangkan Bumdes Giri Sedana...

    Pemkab Buleleng Akan Bentuk Tim Verifikasi Perhotelan

    Singaraja, koranbuleleng.com | Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap bisnis perhotelan untuk memasuki dalam tatanan baru di bidang...

    Bupati Buleleng Gerakkan ASN Gunakan Buah Lokal

    Singaraja,koranbuleleng.com |Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana  segera membuat instruksi tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan buah lokal dalam sarana ritual keagamaan. Kewajiban...

    Related articles