Singaraja,koranbuleleng.com| Pemerintah Kabupaten Buleleng membantah tudingan Aliansi Cipayung Plus yang menyebut penataan kawasan Titik Nol Singaraja lebih diprioritaskan dibandingkan perbaikan jalan. Pemkab justru mengungkapkan anggaran penanganan jalan pada 2026 mencapai hampir Rp70 miliar, jauh di atas nilai proyek penataan Titik Nol yang sekitar Rp24 miliar.
Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra menegaskan, narasi yang menyebut pemerintah hanya berfokus membangun kawasan Titik Nol tidak mencerminkan kondisi pembangunan yang sedang berjalan. Menurutnya, alokasi anggaran daerah dibagi untuk berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan layanan digital.
“Hampir Rp70 miliar untuk jalan. Titik Nol hanya sekitar Rp24 miliar. Sekolah hampir Rp100 miliar, belum lagi sektor kesehatan,” ujar Sutjidra, Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk revitalisasi sekolah serta peningkatan pelayanan kesehatan. Karena itu, pembangunan di Buleleng tidak dapat dinilai hanya dari satu proyek yang terlihat di pusat kota.
Menurut Sutjidra, penataan kawasan Titik Nol bukan sekadar mempercantik wajah Kota Singaraja. Proyek tersebut dirancang menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata, sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Di sisi lain, penanganan jalan tetap menjadi prioritas. Namun, mengingat Buleleng memiliki ruas jalan kabupaten terpanjang di Bali dengan banyak titik yang telah rusak selama bertahun-tahun, perbaikannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Jalan juga kami tangani. Memang Buleleng memiliki ruas jalan kabupaten terpanjang di Bali dan banyak yang sudah mengalami kerusakan sejak lama. Karena itu penanganannya dilakukan secara bertahap. Jadi titik nol ini bukan hal yang elit. Ini bisa dinikmati semua masyarakat,” jelasnya.
Sutjidra juga mengungkapkan, sejumlah proyek jalan sempat terkendala saat proses lelang. Kenaikan harga material akibat gejolak global membuat beberapa paket pekerjaan tidak diminati kontraktor karena nilai kontraknya masih mengacu pada harga lama.
“Kita tidak mengantisipasi adanya perang sehingga harga-harga material naik. Saat lelang, ada yang tidak menawar karena harga masih memakai standar lama. Syukurnya proyek Titik Nol sudah berkontrak sejak Januari,” katanya.
Selain membangun infrastruktur fisik, Pemkab Buleleng juga memperkuat infrastruktur digital melalui peningkatan kapasitas bandwidth jaringan pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung digitalisasi bantuan sosial yang menjadikan Buleleng sebagai daerah percontohan.
“Bandwidth itu juga infrastruktur. Di era digitalisasi ini harus kita siapkan agar pelayanan publik semakin cepat dan data yang kita miliki semakin akurat. Jadi pembangunan tidak hanya soal jalan,” tegasnya.
Sebelumnya, Aliansi Cipayung Plus Buleleng mengkritik proyek penataan Titik Nol Singaraja melalui aksi unjuk rasa di halaman DPRD Buleleng pada Senin, 29 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, mereka membawa slogan “Titik Nol Elit, Jalan Sulit” sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dinilai masih banyak mengalami kerusakan.
Menanggapi kritik tersebut, Sutjidra memastikan Pemkab Buleleng tetap membagi prioritas pembangunan secara proporsional. Selain penanganan jalan, pemerintah juga terus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta penguatan infrastruktur digital sesuai kebutuhan masyarakat.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
