Singaraja, koranbuleleng.com | Pemkab Buleleng akan menyiapkan anggaran untuk mengatasi persoalan di Desa Pedawa,Kecamatan Banjar.
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana akan menyiapkan anggaran sebesar Rp1,8 miliar penanganan air bersih. Sebanyak Rp300 juta untuk penanganan air bersih di dusun Lambo, dan Rp1,5 Miliar untuk penanganan air bersih.
Kepastian itu diungkap langsung oleh Bupati Buleleng saat menggelar simakrama dengan warga Desa Pedawa, di Desa Pedawa, Senin 24 Januari 2022.
Dalam Simakrama itu, Perbekel Desa Pedawa, Putu Mardika sempat menyampaikan permohonan program pembangunan untuk Desa Pedawa. Diantaranya, penanganan krisis air bersih, permohonan bantuan pertanian, permohonan jalan tembus dari dusun lambo sampai ke Desa Gobleg, jalan tembus ke tujuan wisata Kawasan Lovina, dan juga pembangunan kantor Perbekel yang baru.
“Nanti pak mekel diskusi sama Kadis PUTR sumber air mana yang lebih besar dan instalasi pipanya, nanti dananya dibagi untuk yang di dusun Lambo tiga ratus juta rupiah, untuk air desa sebanyak satu setengah miliar. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjawab kekurangan air di Desa Pedawa,” terang Agus Suradnyana.
Agus juga mengajak masyarakat memanfaatkan Cubang (tempat penampungan air hujan) yang dimiliki masyarakat Desa Pedawa. Cubang ini biasanyadigunakan secara turun temurun tersebut sangat penting untuk dilestarikan. Dirinya meminta Perbekel untuk membuat proposal pengadaan mesin pompa air.
“Selain melestarikan budaya, cubang ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat,” Imbuhnya.
Agus juga sudah meminta Kepala Dinas Pertanian untuk membuat skema penanaman pohon perkebunan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan bagi petani.
“Nanti diatur skemanya seperti apa agar tanaman penyela tidak merusak tanaman utama,” imbuhnya.
Begitupun mengenai rencana kantor desa, Bupati Buleleng meminta agar Pemerintah desa terlebih dahulu menyiapkan lahan dalam satu bulan kedepan.
“Siapkan lahannya dulu supaya nanti tidak jadi permasalahan hukum kedepannya,” lanjutnya.
Untuk pembangunan jalan tembus, desa diminta mengajukan permohonan secara prosedural.
“Kalau memang itu aspirasi masyarakat, tolong buatkan dengan prosedur yang benar lewat musyawarah desa, musyawarah kecamatan, nanti tahun depan bisa masuk,” ujarnya.
Sejumlah pejabat hadir dalam acara simakrama itu, diantaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD), Plt. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Camat Banjar. |NP|
