Singaraja | Badan Pemeriksa Keaungan (BPK) kembali memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait Pengelolaan dan pertangungjawaban Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015. Bahkan, Buleleng berhasil menjadi kabupaten terbaik diantara sembilan kabupaten dan kota di Propinsi Bali.
Pemberian predikat terbaik ini diterima langsung oleh Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana yang diberikan oleh Kepala BPK Perwakilan Bali Dori Santosa di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Bali Kamis (2/6).
Kepala BPK Perwakilan Bali Dori Santosa mengatakan dari seluruh LHP (laporan Hasil Pemeriksaan) kabupaten dan kota di Bali yang mendapat opini WTP, Buleleng menempati posisi terbaik di Bali. Predikat terbaik ini terletak pada komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti dan menyempurnakan apa yang menjadi catatan dalam penilaian LHP tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu, apa yang sudah diraih Buleleng ini diharapkan diikuti oleh kabupaten dan kota lain, sehingga sasaran akhir pengambil kebijakan di daerah ini bisa melaksanakan keuangan dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan transparan bertanggungjawab dan bebas korupsi.
Selain itu, Santosa mengatakan, BPK Perwakilan Bali sesuai amanat undang-undang diberikan tugas untuk memeriksa LKPD pemerintah daerah di Bali dan tidak menentukan banar atau salah. BPK memeriksa berdasarkan kewajaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban admisitrasi keuangan yang disusun.
“Buleleng terbaik di Bali dan ini kami lihat dari kemauan dan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan penyempurnaan atas catatan yang kita berikan dalam penilaian tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya usai menerima penghargaan.
Sementara itu, Bupati Buleleng, Putu agus Suradnyana mengatakan pencapaian prestasi dalam hal pertanggungjawaban keuangan pemerintah ini sudah menajdi target dan progres selama kepemimpinan pasangan Putu Agus Suradnyana dan Nyoman Sutjidra (PASS).
Diawal kepemimpinnaya, kata Agus, Buleleng pernah menerima opini disclaimer lalau dilakukan berbagai perbaikan dan perubahan dalam pertangungjawaban keuangan daerah hingga mendapatkan predikat WTP untuk pertama kali pada tahun 2014.
“Jujur saya sangat berbangga dengan kerja keras semua pihak dan dukungan masyarakat, sehingga target memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah kita meningkat dari discleamer hingga sekarang WTP dua kali berturut turut,” katanya.
Menurut Bupati opini WTP untuk kedua ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis aqrual yang terkenal ketat dan mengedepankan prinsip transfaransi.
Bupati meminta seluruh jajaran pemerintahannya lebih semangat dan transparan untuk mengelola keuangan pemerintah dengan prinsip akuntablitas dan transfaransi.
“Sebenarnya ini sangat berat, ketika dihadapkan pada penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sangat ketat. Ini menunjukkan Pemkab Buleleng mempunyai prestasi dengan mempertanggungjawabkan keuangan dengan sangat baik hingga mampu mendapat opini atau predikat WTP terbaik di Bali yang diberikan BPK Perwakilan Bali,” tegasnya.
Agus juga menyatakan di balik kesuksesan merebut predikat WTP ini pihaknya memiliki sasaran yang lebih penting untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah.
Dari sisi birokrasi, predikat ini akan digunakan sebagai “modal” untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari pemerintah pusat yang memberikan penghargaan dalam bentuk kucuran Dana Alokasi Umum (DAU).
Sejak menerima WTP tahun 2014 lalu, Buleleng mendapat kucuran DAU sebesar Rp 5 miliar. Dukungan DAU itu merupakan partisipasi dari pemerintah pusat atas komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan di daerah.
“Target saya DAU yang kita dapat dari pusat sebagai partisipasi prestasi yang kita peroleh ini sampai Rp 15 miliar. Ini penting karena membangun daerah kita butuh komitmen dan dukungan anggaran yang memadai,” jelasnya.
Bupati benar-benar berharap prestasi WTP terbaik tahun 2015 membuahkan hasil manis dan pemerintah pusat kembali mengucurkan DAU untuk mendukung pembangunan di daerahnya. |NP|
