Singaraja, koranbuleleng.com, Anggaran Belanja langsung 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dirancang mengalami peningkatan dalam Anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2016.
Dari 11 SKPD tersebut, ada tiga SKPD yang mengalami peningkatan cukup signifikan diantaranya Dinas Pendidikan yang alokasi anggaran belanja langsungnya meningkat 10 persen, RSUD Buleleng yang mengalami peningkatan mencapai 15 persen, dan Sekretariat DPRD Buleleng yang mengalami peningkatan sebesar 18 persen.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Buleleng dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati Buleleng, terhadap Rancangan Peraturan daerah (ranperda) Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2016. Rapat tersebut di pimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, sementara dari pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra.
Seperti tertuang dalam nota pengantar yang disampaikan, program kegiatan pada belanja langsung di masing-masing SKPD Pemkab Buleleng dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2016 dirancang sebesar Rp 919 miliar lebih.
Dari beberapa SKPD yang mendapatkan peningkatan pagu anggaran, SKPD lainnya justru mengalami penurunan anggaran untuk program kegiatan belanja langsung. Dari sejumlah SKPD yang mengalami penurunan, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan paling besar. Tercatat, Program dan kegiatan dirancang sebesar Rp 4 miliar lebih. Dan jika dibandingkan dari sebelumnya sebesar Rp 9 miliar lebih, atau mengalami penurunan sebesar 55 persen.
Didampingi Sekretaris daerah Dewa Ketut Puspaka, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menjelaskan, rasionalisasi anggaran memang dilakukan di beberapa SKPD di Lingkup Pemkab Buleleng, lantaran ada beberapa program fisik yang harus dikerjakan dan menjadi prioritas.
“Memang itu ada menjadi penurunan, dan itu memang kita pangkas karena program yang dirancang SKPD itu tidak produktif. Namun untuk kegiatan fisik semua mengalami peningkatan. Khususnya yang bersentuhan langsung kepada masyarakat,” Jelas Sutjidra.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna mengatakan rasionalisasi dlam APBD Perubahan masih dalam tahap wajar. Peningkatan anggaran di sejumlah SKPD justru untuk kepentingan yang lebih mendesak yakni bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Sebenarnya sudah cermat, karena ini kan perubahan untuk melakukan penyesuaian. Mana yang dianggap perlu diprioritaskan lagi untuk dilaksanakan pembangunan. Hal yang penting harus mendapat prioritas berupa Pendidikan, Kesehatan, termasuk pembangunan Infrastruktur,” ujarnya.
APBD Perubahan ini diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat Buleleng. |RM|
