Singaraja, koranbuleleng.com | Situs resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali menjadi sasaran peretasan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Buleleng mengungkapkan sejak awal 2025, tercatat tiga kali upaya penyusupan dengan modus promosi judi online.
Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan, menyebut fenomena ini bukan hal baru, bahkan kerap berulang setiap tahun. “Setiap tahun pasti ada. Bukan hanya di Buleleng saja, di daerah lain pun banyak. Karena situs judi online itu kan sudah dilarang, jadi cara mereka promosi ya dengan menyusupi website pemerintah,” ujarnya, Senin, 15 September 2025.
Suwarmawan menjelaskan, titik lemah justru sering muncul dari aplikasi milik organisasi perangkat daerah (OPD). Banyak OPD tidak memiliki tenaga IT khusus untuk merawat situs mereka, sehingga rawan dimanfaatkan pihak luar.
“Salah satu faktor juga karena belum diasesmen lembaga resmi seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Padahal asesmen itu wajib untuk memastikan keamanannya,” katanya.
Kominfosanti kini memperketat aturan bagi OPD yang ingin meluncurkan laman digital atau aplikasi baru. Seluruh sistem wajib memenuhi standar keamanan dan lolos asesmen. Jika ditemukan celah yang membahayakan, aplikasi bisa segera diturunkan sementara.
“Kalau OPD tidak segera memperbaiki, terpaksa kami take down. Karena kalau dibiarkan, bisa membahayakan sistem pelayanan pemerintahan,” tegasnya.
Selain pemantauan manual, Pemkab Buleleng juga mengandalkan sistem Singa Pinter untuk memantau jejaring digital secara real time dari command center. “Kalau ada anomali, langsung bisa kami cek. Bahkan kalau terindikasi berbahaya, segera kami blokir dan laporkan ke BSSN,” imbuh Suwarmawan.
Meski pemantauan diperketat, upaya melacak asal-usul serangan diakui tidak mudah. Identitas pelaku sering disamarkan dan jejak digitalnya sulit dipastikan. “Kalau nomor telepon masih bisa dilacak, tapi untuk hacker beda. Identitasnya bisa palsu, bahkan KTP atau data lain bisa dipinjam. Jadi agak sulit dilacak secara detail,” ungkapnya.
Suwarmawan menegaskan Pemkab Buleleng tidak akan mengendurkan pengawasan. Website dan aplikasi pemerintah dianggap sebagai pintu utama pelayanan publik yang harus dijaga kredibilitasnya.
“Kami ingin masyarakat tetap merasa aman dan nyaman saat mengakses layanan digital pemerintah. Upaya peretasan ini tidak bisa diremehkan, karena bisa mengganggu pelayanan kepada publik. Karena itu kami terus perketat pengawasan dan kerja sama dengan BSSN,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
