Singaraja, koranbuleleng.com | Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rencana pemberian insentif bagi pecalang se-Bali baru dapat direalisasikan pada tahun 2027 atau 2028. Pemerintah Provinsi Bali saat ini memusatkan alokasi anggaran pada pembangunan infrastruktur strategis guna mengurai kemacetan yang kian padat di Pulau Dewata.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menyerahkan bantuan pakaian kepada Pecalang Desa Adat Buleleng di Setra Adat Buleleng, Sabtu, 7 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, seorang pecalang mempertanyakan janji Koster pada masa kampanye Pilkada 2024 terkait pemberian insentif bagi pecalang.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Koster menjelaskan bahwa skema anggaran insentif masih dalam tahap perhitungan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah merencanakan pemberian insentif sebesar Rp50 juta untuk setiap desa adat. Jika diakumulasikan, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp75 miliar untuk seluruh desa adat di Bali.
“Mudah-mudahan di tahun 2027 atau 2028 bisa direalisasikan insentif untuk pecalang se-Bali. Mudah-mudahan bisa terpenuhi 50 juta untuk insentif pecalang. Memamg itu rencananya, kita programkan ini. Cuma tahun ini belum bisa jalan, karena yang harus diperbaiki banyak sekali,” ujarnya.
Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, itu menegaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi alasan utama belum terealisasinya insentif tersebut. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur vital, salah satunya proyek jalan shortcut Batas Kota Singaraja–Mengwitani. Untuk menyelesaikan pembebasan lahan proyek tersebut, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar.
“Lahan shortcut, 80 miliar harus dibayar tahun 2026 akhir sampai 2027 awal. Shortcut tidak boleh berhenti. Kalau itu sudah selesai, pasti saya salurkan. Saya tidak pernah lupa. Soal waktu saja. Sabar dulu sedikit pasti terwujud. Doakan supaya gubernurnya sehat, bisa bekerja dan pendapatan meningkat. Makin cepat makin bagus insentif untuk pecalang,” kata dia.
Pecalang yang menagih janji tersebut, Nyoman Sukarana, 66 tahun, Pecalang Banjar Adat Banjar Bali, mengaku telah mengabdi selama sepuluh tahun di desa adatnya. Selama bertugas, kebutuhan pakaian pecalang hanya dipenuhi melalui dana hibah bantuan sosial.
“Untuk seragam dari bansos. Dari pemerintah memang belum ada perhatian. Baru tadi kami minta,” kata dia.
Pecalang lainnya, Made Dwi Arsanata, 49 tahun, Pecalang Banjar Adat Banjar Jawa, menyatakan bahwa selama ini pecalang menjalankan tugas secara ngayah tanpa menerima insentif apa pun. Ia menegaskan, pecalang tidak mempermasalahkan besaran nominal insentif selama ada perhatian nyata dari pemerintah.
“Kalau ada anggara perlu (insentif). Kasian pecalang-pecalang juga sudah tua tidak ada, hanya kerjaan buruh. Operasional selalu sendiri. Yang penting ada, kami tidak mematok nominal,” kata dia.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
