Singaraja, koranbuleleng.com | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam menghadirkan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dirancang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjawab tuntutan publik terhadap sistem yang objektif dan bebas diskriminasi.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh anak di Buleleng memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas. Pemerintah daerah memandang SPMB sebagai gerbang utama dalam menciptakan pemerataan pendidikan yang berkelanjutan.
Kepala Disdikpora Buleleng, Ida Bagus Gde Surya Bharata, menekankan bahwa pelaksanaan SPMB harus berpegang teguh pada prinsip integritas dan akuntabilitas. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyiapkan petunjuk teknis sebagai acuan utama yang harus dipedomani seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, guna menghindari perbedaan tafsir di lapangan serta memastikan keseragaman pelaksanaan,” ujarnya, Minggu, 19 April 2026.
Menurutnya, kejelasan petunjuk teknis menjadi instrumen krusial untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjaga konsistensi pelaksanaan di seluruh satuan pendidikan. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi praktik intervensi yang dapat mencederai prinsip keadilan.
Penegasan komitmen integritas juga menjadi sorotan dalam sosialisasi tersebut. Seluruh elemen yang terlibat diminta menjaga proses penerimaan tetap bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik.
Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan SPMB tidak bisa dilepaskan dari sinergi lintas sektor. Disdukcapil berperan penting dalam validasi data kependudukan, sementara pemerintah kecamatan hingga desa diharapkan aktif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pengawasan dari Inspektorat turut memperkuat akuntabilitas proses secara menyeluruh.
“Kami berharap ada komitmen kuat dari seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan jujur, transparan, dan berkeadilan,” kata dia.
Sementara itu, perwakilan BPMP Bali, Dwi Prasetya, menyoroti pentingnya proses verifikasi dan validasi data sebagai fondasi utama keberhasilan SPMB. Tahapan ini dinilai mampu memastikan distribusi siswa lebih merata sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi kesenjangan, seperti sekolah yang kelebihan siswa sementara di sekitarnya justru kekurangan. Melalui verval, pemerataan ini kita kawal,” jelasnya.(*)
Pewarta: Kadek Yoga Sariada
