Singaraja, koranbuleleng.com │ Sejumlah partai politik sudah memulai melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng karena tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai Selasa 14 Juni 2022.
Ketua KPU Buleleng Komang Dudhi Udiyana mengakui partai-partai non parlemen sudah mulai melakukan konsultasi ke KPU Buleleng. Mereka mengenalkan susunan pengurus di tingkat kabupaten.
“Jadi mereka sudah paham bahwa mekanismenya sudah diatur KPU RI. Kalau memang ada pengurus parpol yang datang lagi, tentu kami siap memberikan informasi yang dibutuhkan,” demikian Dudhi.
Tahapan pemilu pada bulan Juni hingga Juli akan dilakukan oleh KPU RI. Terutama yang terkait dengan perencanaan program, anggaran, serta peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu serta pendaftaran partai politik. Proses pendaftaran akan menggunakan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) KPU.
“Saat ini proses pendaftaran partai politik sudah di KPU Pusat. Jadi untuk pendaftaran, tidak ada proses yang dilakukan di KPU kabupaten,” kata Dudhi Udiyana, senin 13 Juni 2022
KPU kabupaten akan bertugas saat proses verifikasi administrasi serta verifikasi faktual. Proses itu diperkirakan akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Partai-partai yang berhasil melewati parliamentary threshold atau ambang batas suara parlemen cukup melakukan proses verifikasi administrasi saja.
Seperti, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kesatuan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sementara partai lainnya termasuk partai baru, wajib melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
“Meskipun punya wakil di daerah, tapi kalau tidak lolos parliamentary threshold, tetap harus ikut verifikasi administrasi dan faktual. Semuanya disampaikan lewat SIPOL KPU, nanti kami melakukan verifikasi atas perintah KPU RI,” pungkasnya.
Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dimulai 14 juni 2022.
KPU RI juga telah menetapkan tanggal pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.
Selanjutnya, KPU akan masuk tahapan pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 sampai 25 November 2023. Sementara untuk pencalonan anggota DPR dan DPRD dimulai 24 April 2023 hingga 25 November 2023, serta pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Untuk masa kampanye pemilu dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Namun pada 11 Februari 2024 sampai dengan 13 Februari 2024 sudah masuk masa tenang.
Bawaslu Dorong Peran Perempuan dalam Pemilu
Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani mendorong perempuan untuk berani mengambil peran dalam menyukseskan pemilu 2024. Menurutnya, dengan jumlah lebih banyak dibanding laki-laki mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin baru.
Terlebih kuota perempuan dalam pelaksanaan pemilu baik sebagai penyelenggara ataupun peserta belum maksimal.
Hal tersebut disampaikan Ketut Ariyani dalam Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Nasional Korps HMI-Wati Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja Tahun 2022 di Gedung Laksmi Graha Buleleng. Minggu 12 juni 2022. Acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) Republik Indonesia, Indra Gunawan.
Ariyani mengatakan, Tahapan Pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai, Partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses penyelenggaraannya. Terutama peran perempuan. Ariyani berpesan agar para peserta perempuan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia itu, untuk menunjukan kemampuan kinerja dengan hasil kerja yang maksimal.
“Perempuan memiliki kelebihan. Seperti selalu detail dalam pekerjaan, maka dengan meningkatkan kemampuan, perempuan mampu memegang peran-peran strategis, termasuk Pemilu 2022” ujar Ariyani
Saat ini, peran serta perempuan baik di politik, termasuk di pengawas pemilu masih rendah. Kendalanya karena faktor internal terganjal urusan keluarga dan kodrat wanita, sedangkan eksternal bersaing dengan pria cukup.
Menurutnya hal ini perlu ada dorongan khusus dan regulasi yang mengatur agar perspektif gender terpenuhi. Paling tidak proporsinya keterwakilan perempuan dan laki-laki seimbang.
“Kondisi ini perlu perhatian khusus, sehingga keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan dapat terpenuhi. Kami akan mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Pengawas Kecamatan hingga Pengawas Panitia Lapangan (PPL),” imbuh Ariyani
Disisi lain, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) Republik Indonesia, Indra Gunawan mengatakan, prioritas Kemenpppa untuk menghadirkan lebih banyak kepemimpinan perempuan di masa yang akan datang. Pihaknya telah mendorong regulasi yang dapat mengakomodir perempuan-perempuan untuk dapat menjadi pemimpin.
” Kami akan Mendorong keterwakilan perempuan sebagai top leader kedepannya. Saya berharap melalui pelatihan ini mampu menjawab dinamika dan tantangan perempuan menuju indonesia emas tahun 2045″ ujar Indra Gunawan.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Komang Kappa Aryandono. Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng Tri Prasetya, Anggota KPU Buleleng Made Suartana dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Buleleng, selain Ketua Bawaslu Provinsi Bali, nampak narasumber lainnya Anggota DPRD Kabupaten Buleleng Ni Kadek Turkini. |ET|
